Asas-Asas Hukum Pidana : Kewenangan menuntut pidana dapat terhapus

Kewenangan menuntut pidana dapat hapus dengan alasan-alasan sebagai berikut:

A. Tidak adanya pengaduan pada delik-delik aduan.

Dalam Bab VII Pasal 72-75 diatur mengenai siapa saja yang berhak mengadu dan tenggang waktu pengaduan. Namun ada pasal-pasal khusus mengenai delik aduan ini, yaitu Pasal 284 (perzinahan) yang berhak mengadu adalah suami/istrinya, dan Pasal 332 (melarikan wanita) yang berhak mengadu adalah

  1. jika belum cukup umur oleh wanita yang bersangkutan atau orang yang memberikan izin bila wanita itu kawin,
  2. jika sudah cukup umur oleh wanita yang bersangkutan atau suaminya.

B. Ne bis in idem (telah dituntut untuk kedua kalinya)

Ne bis in idem yang diatur dalam Pasal 76 KUHP ini disyaratkan:

  1. telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap
  2. orang terhadap siapa putusan itu dijatuhkan adalah sama
  3. perbuatan yang dituntut adalah sama dengan yang pernah diputus terdahulu.
  4. Matinya terdakwa (Pasal 77)
  5. Daluwarsa

Pasal 78 mengatur tenggang waktu, yaitu:

  1. untuk semua pelanggaran dan kejahatan percetakan sesudah 1 tahun.
  2. untuk kejahatan yang diancam dengan denda, kurungan atau penjara maksimal 3 tahun, daluwarsanya sesudah 6 tahun
  3. untuk kejahatan yang diancam pidana penjara lebih dari 3 tahun, daluwarsanya 12 tahun.
  4. untuk kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau seumur hidup, daluwarsanya sesudah 18 tahun.

Daluwarsa ini berlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan kecuali hal-hal tertentu, seperti ditangguhkan karena ada perselisihan dalam hukum perdata. Sebagai contoh daluwarsa: A melakukan tindak pidana pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP) pada tanggal 1 Januari 2004 yang diancam pidana maksimal 15 tahun penjara. Jika A kemudian menghilang dan tidak tertangkap polisi, maka kewenangan penuntutan terhadap A akan berakhir setelah waktu 12 tahun (1 Januari 2016).