Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Mengungkapkan Ketidakpatuhan atas Penggunaan Keuangan Negara sebesar Rp25,14 triliun

Salah satu kewajiban dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia adalah menyampaikan Ikhtisar hasil pemeriksaan semester (IHPS) kepada lembaga perwakilan selambat-lambatnya  3 (tiga) bulan sesudah berakhirnya semester yang bersangkutan, hal tersebut sesuai dengan amanat Pasal 18 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara. IHPS merupakan ringkasan dari seluruh laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK baik itu Pemeriksaan Laporan Keuangan, Pemeriksaan Kinerja, dan Pemeriksaan Laporan Dengan Tujuan Tertentu yang dilakukan atas Penggunaan Keuangan Negara oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, BUMN, dan lembaga-lembaga lain yang menggunakan Keuangan Negara. IHPS disusun oleh BPK dua kali dalam satu tahun dan dipublish setiap semester.

Untuk tahun 2017 BPK telah menerbitkan IHPS Semester I, Ikhtisar tersebut  terdiri  dari 687 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang  terdiri atas 645 LHP keuangan (94%), 9 LHP kinerja (1%) dan 33 LHP dengan tujuan tertentu (DTT) (5%). Berdasarkan laporan tersebut, Hasil pemeriksaan BPK pada semester I Tahun 2017 mengungkapkan hasil sebagai berikut:

Terkait dengan Opini Penyajian Laporan Keuangan

Hasil pemeriksaan atas laporan keuangan memuat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap 469 (73%) dari 645 laporan keuangan. Hasil pemeriksaan atas kinerja memuat kesimpulan kinerja yang cukup efektif. Hasil Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu  memuat kesimpulan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terkait Jumlah Temuan BPK 

Secara lebih terperinci, BPK mengungkapkan 9.729 temuan yang memuat 14.997 permasalahan, meliputi 7.284 (49%) permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) dan 7.549 (50%) permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp25,14 triliun, serta 164 (1%) permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan senilai Rp2,25 triliun. Dari 164 permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan senilai Rp2,25 triliun, terdapat 12 (7%) permasalahan ketidakhematan senilai Rp11,96 miliar, 30 (18%) permasalahan ketidakefisienan senilai Rp574,31 miliar.

Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundangan sebesar Rp25,14 triliun

Dari permasalahan ketidakpatuhan tersebut, sebanyak 4.707 (62%) senilai Rp25,14 triliun merupakan permasalahan ketidakpatuhan yang mengakibatkan:

  1. Kerugian sebanyak 3.135 (67%) permasalahan senilai Rp1,81 triliun;
  2. Potensi kerugian sebanyak 484 (10%) permasalahan senilai Rp4,89 triliun;dan
  3. Kekurangan penerimaan sebanyak 1.088 (23%) permasalahan senilai Rp18,44 triliun. Selain itu, terdapat 2.842 (38%) permasalahan ketidakpatuhan yang mengakibatkan penyimpangan administrasi.

Sumber: Laporan BPK atas IHPS Semester I Tahun 2017

2 thoughts on “Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Mengungkapkan Ketidakpatuhan atas Penggunaan Keuangan Negara sebesar Rp25,14 triliun”

Leave a Reply