Bantuan Sosial (Bansos) yang Berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Hakikat Dasar Bantuan Sosial

Bantuan Sosial (Bansos) di jaman Yunani Kuno mengacu kepada tindakan apapun yang dilakukan oleh pihak yang berwenang untuk membantu masyarakat. Wujud awalnya berupa pembagian uang atau makanan oleh pihak penguasa yang digunakan untuk meraih dukungan dan mencegah kekacauan sosial. Teori bantuan sosial yang pertama ditulis untuk penduduk Bruges oleh Jean Louis Vives dalam bukunya De Subventione Pauperum  yang terbit pada 1526.

Gagasannya terhadap bantuan sosial tersebut adalah tindakan yang didasarkan pada solidaritas sosial, pemikiran ini diperlukan mengingat bagaimana saling kebergantungan antara manusia di dalam masyarakat.



Bantuan sosial di Eropa Barat pada abad ke-17 dan 18 diberikan dalam sebuah pola umum kerjasama antara pemerintah pusat dan otoritas setempat. Di Inggris, UU Kemiskinan tahun 1601 melembagakan apa yang oleh Webb disebut sebagai bantuan kemiskinan dalam kerangka penindasan. Di bawah UU ini, pejabat lokal ditugaskan  menarik pajak khusus dan menggunakan untuk menyediakan lapangan kerja bagi kaum miskin dan bantuan bagi orang-orang cacat. Hasilnya menjelang abad ke-19 pendapat masyarakat terkait kemiskinan mulai berubah bahwa masyarakat mulai mengakui bahwa seseorang bisa menjadi miskin bukan karena kesalahannya sendiri. Hal ini membuktikan keberhasilan pemerintah Inggris meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya melalui bantuan sosial, peruntukan bantuan sosial digunakan untuk membuka lapangan kerja baru sehingga masyarakat miskin dapat dikelola untuk bisa bekerja dan dapat berangsur-angsur meningkatkan taraf hidupnya ditengah-tengah masyarakat.

Prancis memberlakukan struktur bantuan sosial yang rumit lewat jejaring kantor-kantor amal yang didirikan untuk keperluan ini, dan melalui berbagi lembaga hukuman seperti kerja paksa, rumah sakit, dan segala bentuk pengasingan. Meski begitu, Revolusi Prancislah yang melahirkan doktrin baru terkait dengan bantuan sosial dalam Report of the Comittee on the extinction of Mendicity, yang terbit pada tahun 1789. Laporan tersebut mengakui hak setiap umat manusia untuk mendapatkan nafkah dan menjelaskan sebagai kewajiban negara untuk menyediakan pekerjaan bagi setiap warganegaranya. Namun, laporan itu menganggap bahwa pekerjaan adalah satu-satunya bantuan yang harus ditawarkan oleh negara, karena negara tidak memiliki kemungkinan untuk membedakan antara kemiskinan yang layak dan tidak layak.



Di Jerman, pengakuan bahwa negara wajib memelihara kaum miskin yang tidak layak dicantumkan dalam UU Umum Prusia Tahun 1794. Kewajiban untuk memberikan bantuan kepada yang membutuhkan dikenakan kepada pejabat setempat dan badan-badan hukum yang ada. Sejak tahun 1849, pejabat setempat mampu menyelenggarakan dana masa depan untuk seniman maupun pekerja pabrik. Tapi, baru lima tahun dibuat sebuah UU yang mewajibkan partisipasi pekerja dalam masa depan untuk pertimbangan dan pabrik besi, menentukan tunjangan minimum untuk penderita sakit, orang cacat, dan korban, serta biaya pemakaman. Beberapa waktu kemudian, dibuat berbagai peraturan untuk mengatur pembagian peserta ke dalam beberapa golongan dan swakelola diberikan untuk skema pada tingkatan terbatas.

Di Indonesia Bantuan sosial diatur pada:

  • Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  • Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  • Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  • Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman dan Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah dirubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011;
  • Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012;
  • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK/05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga.

Bantuan sosial diartikan sebagai pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Berkaca dari beberapa negara diluar, bantuan sosial diperuntukkan untuk memperbaiki masalah-masalah sosial, misalkan masalah-masalah kemiskinan. Pemerintah bisa memaksimalkan seluruh bantuan sosial untuk menyediakan pekerjaan baru bagi masyarakat miskin. Pemberian uang kepada individu mungkin bukan menjadi cara  yang terbaik untuk mengurangi kemiskinan, bantuan sosial sepatutnya membangun mental masyarakat miskin untuk terus mengembangkan diri melalui pekerjaan-pekerjan yang disediakan pemerintah.

Syarat Pemberian Bantuan Sosial

Seperti yang dijelaskan sebelumnya bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Dari pengertian tersebut dapat dikelompokan ke dalam 3 unsur, yaitu :

1.Penerima Bantuan Sosial

Berdasarkan Pasal 23 Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, pihak-pihak yang menerima bantuan sosial dapat dibagi menjadi 2 bagian :

  • Bantuan sosial yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat

Bansos diberikan kepada kelompok ini adalah pihak yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang akan diberikan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

Bantuan sosial berupa uang yang diberikan  kepada individu dan/atau keluarga terdiri dari bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Bantuan sosial yang telah direncanakan akan dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarannya pada saat penyusunan APBD, sementara untuk bantuan sosial yang belum direncanakan dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan, pagu anggaran tidak boleh melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan.

  • Lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain

Selain Individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang berhak sebagai penerima bantuan sosial, lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain juga dapat menjadi penerima bantuan sosial dengan syarat  lembaga tersebut berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

2. Sifatnya tidak terus menerus dan selektif

Pemberian bantuan sosial secara tidak terus menerus dapat diartikan bahwa bantuan sosial tidak harus diberikan setiap tahun anggaran, dikecualikan pada hal-hal tertentu bantuan sosial dapat dilakukan secara terus menerus. Batasan pengecualian tersebut tidak secara jelas dijabarkan dalam Permendagri Nomor 32 Tahun 2011, dalam peraturan tersebut hanya menjelaskan bahwa penerima bantuan sosial dapat diberikan secara terus menerus sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial. Ketentuan pasal 24 ayat (1) butir c ini dan ayat (5) menunjukkan pasal-pasal yang akan memberikan kebingungan dan tidak singkron antara ayat demi ayat. Jika mencermati kedua pasal tersebut maka mengenai jangka waktu pemberian bantuan sosial cukup disebutkan bahwa bantuan sosial tetap dapat dianggarkan sampai penerima bantuan lepas dari resiko sosial.

Kriteria selektif dapat diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait harus dengan cermat melakukan evaluasi terhadap proposal yang diajukan calon penerima bantuan sosial. Kriteria selektif ini mengharuskan SKPD terkait harus dengan selektif memilih calon penerima bantuan sosial, hanya calon penerima bantuan sosial yang menggunakan dana untuk tujuan melindungi masyarakat dari resiko sosial yang dapat ditetapkan sebagai penerima bantuan sosial.

3.Tujuan pemberian untuk melindungi kemungkinan terjadinya resiko sosial

Bantuan sosial sejatinya diberikan untuk melindungi kemungkinan-kemungkinan terjadinya resiko sosial. Resiko sosial dapat diartikan sebagai kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. Tujuan pemberian bantuan sosial dapat dirinci lagi sebagai berikut, bahwa bantuan sosial diberikan untuk :

  • Rehabilitasi sosial, yaitu untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Disfungsi sosial merupakan kondisi seseorang yang menunjukkan bahwa seseorang tersebut tidak mampu melaksanakan peran sosial sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, dan sesuai dengan harapan orang lain. Misalkan seorang ayah akibat dari resiko sosial tidak dapat melakukan tanggung jawabnya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, bisa dikatakan bahwa ayah tersebut telah mengalami disfungsi sosial sehingga harus direhabilitasi untuk memulihkan dan mengembangkan fungsi sosialnya secara wajar.
  • Perlindungan sosial, yaitu untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
  • Pemberdayaan sosial, yaitu untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
  • Jaminan sosial, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
  • Penanggulangan kemiskinan, merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
  • Penanggulangan bencana, merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

Bentuk Bantuan Sosial

Bentuk  bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial. Bantuan sosial berupa uang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu. Bantuan sosial dalam bentuk barang adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

Penganggaran bantuan sosial dibedakan berdasarkan apakah bantuan sosial berupa uang atau berupa barang, jika bantuan sosial yang diberikan berupa uang maka penganggaran dicantumkan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA)-PPK dan dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, sedangkan bantuan sosial yang diberikan dalam bentuk barang maka bantuan sosial tersebut dicantumkan dalam RKA-SKPD dan dianggarkan dalam kelompok belanja langsung. RKA-PPKD dan RKA-SKPD ini menjadi dasar penganggaran bantuan sosial dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 30A pada Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012, mewajibkan kepala daerah untuk mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besar bantuan sosial  pada Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD. Dengan penambahan pasal ini maka pemberian bansos lebih transparan, tetapi ketentuan ini tidak berlaku untuk bantuan sosial yang         diberikan kepada individu/keluarga yang tidak dapat direncanakan, oleh sebab itu bantuan sosial tidak terencana yang diberikan kepada individu/keluarga perlu diberikan perhatian khusus atas realisasinya, karena resiko atas terjadinya penyelewengan pada jenis bantuan sosial ini cukup tinggi.

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (good governance)  maka seluruh transaksi keuangan pada pemerintah daerah harus akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan), oleh karena itu setiap penerima bantuan harus bertanggung jawab atas penggunaan dana bantuan sosial. Penerima bantuan sosial bertanggung jawab secara formal dan materiil atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya, artinya penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara penuh atas penggunaan bantuan sosial. Bentuk tanggung jawab penerima bantuan sosial  meliputi:

  1. laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial;
  2. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan
  3. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima bantuan sosial berupa barang.

Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial menyampaikan pertanggungjawabanya paling lambat 10 Januari pada tahun anggaran berikutnya kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan. Pertanggungjawaban tersebut disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku obyek pemeriksaan.

Penerimaa Bantuan sosial dalam bentuk uang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada kepala daerah melalui PPKD dengan tembusan kepada SKPD terkait, kemudian dicatatkan sebagai realisasi jenis belanja bantuan sosial pada PPKD dalam tahun anggaran berkenan. Penerima bantuan sosial berupa barang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada kepala daerah melalui SKPD terkait yang kemudian dicatat sebagai realisasi obyek belanja bantuan sosial pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.

Dari sisi pemerintah daerah, realisasi bantuan sosial dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan. Bantuan sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima bantuan sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca. Realisasi bantuan sosial berupa barang dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Pemerintah daerah  bertanggung jawab atas pemberian bantuan sosial meliputi :

  1. usulan dari calon penerima bantuan sosial kepada kepala daerah;
  2. keputusan kepala daerah tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial dikecualikan untuk penerima bantuan sosial yang diberikan kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya;
  3. pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan;
  4. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang;
  5. khusus untuk bantuan sosial yang diberikan kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya maka PPKD wajib membuat rekapitulasi penyaluran bantuan sosial paling lambat tanggal 5 Januari tahun anggaran berikutnya, rekapitulasi tersebut memuat nama penerima, alamat dan besaran bantuan sosial yang diterima oleh masing-masing individu dan/atau keluarga.

Dalam pelaksanaan bantuan sosial dimonitoring dan dievaluasi oleh SKPD terkait, yang hasilnya akan disampaikan kepada kepala daerah dengan tembusan kepada SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

[1] Vladimir Rys, Merumuskan Ulang Jaminan Sosial, Pustaka Alvabet, 2011, Hal. 27.

[2] Ibid, Hal. 28.

[3] Ibid, Hal. 29.

[4] Ibid, Hal 29.

[5] Pasal 1 butir 15 Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012.

[7] Ibid, Pasal 24 ayat (1) butir c, dan Pasal 24 ayat (4).

[8] Ibid, Pasal 1 butir 16

[9] Ibid, Pasal 25

[10] Kamus Besar Bahasa Indonesia.

[11] Pasal 37

[12] Pasal 40.


Leave a Reply