Belajar dari kasus florent, Konsekuensi yuridis dalam beberapa kicauan di jejaring sosial, be careful!

Konsekuensi yuridis dalam beberapa kicauan di jejaring sosial, be careful!

Menjamurnya jejaring sosial dan semakin pesatnya smartphone menjadi faktor yang saling mendukung setiap orang untuk mengekspresikan setiap opini-opininya di media maya, kecanggihan smartphone menjadi salah satu faktor pendukung yang sangat ampuh meningkatkan penggunaan media maya sebagai sarana menyampaikan setiap opini, cukup dengan smartphone berukururan 3 inchi ato lebih kita dapat mengakses internet untuk berpendapat di media maya, pakah itu di facebook, twitter, path, instagram, tumblr, blog, dll. Kemudahan untuk mengkases sebuah internet sering membuat kita menutup mata dengan sekeliling sehingga kita hanya berpusat pada diri sendiri tanpa memperhatikan aspek-aspek bagai mana seharusnya beretika di dunia maya tersebut, mungkin kebanyakan penggunaa internet tidak banyak mengetahui apakah postingan itu berakibat hukum atau tidak, sejauh mana pengguna internet bias memposting atau berkicau di internet.

Kita bisa belajar dari kasus yang baru-baru ini terjadi, kasus floren mahasiswa S2 UGM yang mengungkapkan kekesalannya di jejaring social miliknya. Akhirnya atas tindakanya tersebut mahasiswa S2 tersebut harus ditahan di kepolisian daerah Yogyakarta. Kita sering menganggap spele hal ini, tetapi konsekuensi yuridis atas postingan kita di jejaring social selalu ada. Artikel ini mungkin membantu teman-teman sejauh apa anda bisa berkicau di internet, dan bagaimana batas-batas anda berkicau di sebuah jejaring social.

Pada dasarnya kebebasan kita berkicau di jejaring social dilindungi oleh UUD 1945, kita bisa melihat di pasal Pasal 28 F UUD 1945:“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. Tetapi apakah kebebasan ini bebas seutuhnya, kita akan bedah lebih dalam lagi,

Dalam lingkup hak asasi manusia kita mengenal yang disebut sebagai non derogable rights dan derogable rights, Non Derogable Rights dapat diartikan sebagai hak asasi manusia (HAM) yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Non derogable rights ini dapat kita lihat  dalam Perubahan UUD 1945 Pasal 28 I ayat (1) yang menyatakan sebagai berikut “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun”. Hak-hak yang terkandung dalam pasal 28 I ayat (1) ini merupakan satu-satunya hak yang tidak bias dikurangi atau di batasi dalam bentuk apapun baik itu agama, moral, undang-undang, dan lain sebagainya.

Dan kita mengenal juga dengan derogable Rights yang merupakan  hak asasi manusia yang bisa di batasi , hak-hak ini terdiri dari semua hak-hak yang tercantum dalam bab XA UUD 1945 kecuali hak-hak pada pasal 28 I(lebih jelasnya agan bisa baca bab XA UUD 1945) hal-hal yang membatasi hak dari seseorang dapat dilihat langsung pada pasal 28J UUD 1945  dari pasal tersebut kita dapat mlihat apa-apa saja yang membatasi hak dari seseorang , diantaranya adalah :

  1. Hak asasi Manusia orang lain, yaitu penggunaan hak-hak kita tidak boleh mengganggu atau merenggut hak orang lain
  2. Dibatasi oleh Undang-Undang, pertimbangan moral, nilai-nilai agama (sebagai Negara yang berdasarkan atas KeTuhananYangMahaEsa), keamanan, dan ketertiban umum.

Next page : (Di Bawah)