Contoh Kasus Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Khusus

Landasan Hukum atas Pertanggungjawaban Pidanaa Berdasarkan Hukum Positif Indonesia

Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa, pada Rencana KUHP masa datang telah diatur terkait dengan Bab tersendiri mengenai pertanggungjawaban pidana atas korporasi, namun sampai sekarang pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang dapat dikenakan kepada Korporasi dapat ditemukan pada aturan-aturan diluar KUHP, yang digolongkan sebagai tindak pidana khusus. Adapun aturan-aturan tersebut adalah sebagai berikut:



1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika

Pasal yang berkaitan dengan Pemidanaan Korporasi adalah Pasal 59 ayat (3) yang menyatakan bahwa jika tindak pidana dalam pasal ini dilakukan oleh korporasi, maka di samping dipidananya pelaku tindak pidana, kepada korporasi dikenakan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). Tindak Pidana yang dimaksud adalah Pertama menggunakan psikotropika golongan I selain dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ; Kedua memproduksi dan/atau menggunakan dalam proses produksi psikotropika golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; atau Tiga mengedarkan psikotropika golongan I tidak memenuhi ke-tentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3); atau Empat mengimpor psikotropika golongan I selain untuk kepentingan ilmu pengetahuan; atau e. secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika golongan I.dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun, paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dan paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
Selain itu Pasal 70 juga mengatur terkait dengan pengaturan Pidana terhadap korporasi, yaitu: Jika tindak pidana psikotropika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, dan Pasal 64 dilakukan oleh korporasi, maka disamping dipidananya pelaku tindak pidana, kepada korporasi dikenakan pidana denda sebesar 2 (dua) kali pidana denda yang berlaku untuk tindak pidana tersebut dan dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha.
Di Indonesia mungkin sedikit contoh (atau mungkin tidak ada) suatu korporasi yang bukan badan hukum yang secara tegas diungkap dan dibawa ke peroses pengadilan. Di luar negeri dikenal banyak kartel-kartel narkoba yang telah memiliki jaringan yang sangat luas dalam penyebaran usaha bisnis narkobanya.

2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan Undang-Undang Ini Korporasi diartikan sebagai kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa korporasi juga dapat diberikan pertanggungjawaban pidana dengan syarat sebagai berikut:



  • Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya;
  • Tindak pidana Korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama;
  • Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus;
  • Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diwakili oleh orang lain;
  • Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan;
  • Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor;dan
  • Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu pertiga).

3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Terorisme

Dalam UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diatur pada Pasal 17 dan Pasal 18. Berdasarkan pasal tersebut Korporasi dapat dipidana dengan ketentuan sebagai berikut:

  • Dalam hal tindak pidana terorisme dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya;
  • Tindak pidana terorisme dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama;
  • Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus;
  • Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor;
  • Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah); dan
  • Korporasi yang terlibat tindak pidana terorisme dapat dibekukan atau dicabut izinnya dan dinyatakan sebagai korporasi yang terlarang.

4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana 
Perdagangan Orang

Dalam undang-undang ini pertanggungjawaban korporasi diatur pada Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15 yang dikenakan dengan konsisi sebagai berikut:

  • Tindak pidana perdagangan orang dianggap dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi atau untuk kepentingan korporasi, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama;
  • Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh suatu korporasi sebagaimana dimaksud pada urain di atas, maka penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya;
  • Dalam hal panggilan terhadap korporasi, maka pemanggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan disampaikan kepada pengurus di tempat pengurus berkantor, di tempat korporasi itu beroperasi, atau di tempat tinggal pengurus;
  • Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6;
  • Selain pidana denda di atas korporasi dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:
    1) pencabutan izin usaha;
    2) perampasan kekayaan hasil tindak pidana;
    3) pencabutan status badan hukum;
    4) pemecatan pengurus; dan/atau
    5) pelarangan kepada pengurus tersebut untuk mendirikan korporasi dalam bidang usaha yang sama.

5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi
Undang-Undang ini juga memperluas subjek tindak pidana ekonomi bukan hanya untuk person melainkan juga diatur tentang perusahaan/badan hukum sebagai subjek hukum tindak pidana ekonomi tersebut dengan kondisi sebagai berikut:

  • Jika suatu tindak-pidana ekonomi dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang yang lainnya atau suatu yayasan, maka tuntutan-pidana dilakukan dan hukuman-pidana serta tindakan tata-tertib dijatuhkan, baik terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan atau yayasan itu, baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan tindak- pidana ekonomi itu atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan atau kelalaian itu, maupun terhadap kedua-duanya.
  • Suatu tindak-pidana ekonomi dilakukan juga oleh atau atas nama suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang atau suatu yayasan, jika tindak itu dilakukan oleh orang-orang yang, baik berdasar hubungan-kerja maupun berdasar hubungan lain, bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseroan, perserikatan atau yayasan itu, tak perduli apakah orang-orang itu masing-masing tersendiri melakukan tindak-pidana ekonomi itu atau pada mereka bersama ada anasir-anasir tindak-pidana tersebut.
  • Jika suatu tuntutan-pidana dilakukan terhadap suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang atau yayasan, maka badan hukum, perseroan, perserikatan atau yayasan itu pada waktu penuntutan itu diwakili oleh seorang pengurus atau, jika ada lebih dari seorang pengurus, oleh salah seorang dari mereka itu. Wakil dapat diwakili oleh orang lain. 
Hakim dapat memerintahkan supaya seorang pengurus menghadap sendiri di pengadilan, dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus itu di bawa ke muka hakim.
  • Jika suatu tuntutan-pidana dilakukan terhadap suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang atau suatu yayasan, maka segala panggilan untuk menghadap dan segala penyerahan surat-surat panggilan itu akan dilakukan kepada kepala pengurus atau di tempat tinggal kepala pengurus itu atau di tempat pengurus bersidang atau berkantor.

Contoh Kasus Tindak Pidana Khusus di Indonesia yang Terkait dengan Korporasi

  1. Dalam perjalanan hukum di Indonesia berikut kami uraikan beberapa contoh tindak pidana yang dikenakan kepada korporasi di Indonesia:
    Penetapan PT Offistarindo Adhiprima sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri dalam kasus yang sangat hangat belakangan ini, yaitu kasus pengadaan pengadaan uninterruptible power supply (UPS) di 25 sekolah SMA/SMKN di Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Barat pada APBD Perubahan Tahun 2014. Dalam kasus ini, PT Offistarindo Adhiprima menjadi pemenang lelang dalam pekerjaan pengadaan UPS ini. Diduga kerugian negara adalah sebesar Rp130M, dan diduga sekitar 61 m diduga masuk ke perusahaan;
  2. PT Nusantara Konstruksi Engineering atau yang sekarang telah berubah nama menjad PT Nusa Konstruksi Engineering yang disangkakan atas Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atas kasus Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksu dan Pariwisata Universitas Udayana Tahun Anggaran 2009 s.d. 2010; dan
  3. PT Wahana Sawit Subur Indah dan PT Sontang Sawit Permai yang telah ditetapkan tersangka oleh Ditreskrimsus Polda Riau yang diduga dengan sengaja membakar lahan di Riau pada Januari s.d. Oktober 2016.

Mengenai tata cara terkait Kasus Korporasi sebagai subjek hukum di atur lebih lanjut pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.

 

Leave a Reply