Pancasila Harga Mati dan Tidak Ada Ruang Untuk PKI Bangkit

Lambang Negara Republik Indonesia, Burung Garuda dan Lima Sila di Tengah-Tengah, dan Tulisan Bhineka Tunggal Ika

Keberadaan Pancasila sebagai Idiologi bangsa kembali di Uji Beberapa minggu terakhir, berita di media baik itu elektronik dan media cetak dipenuhi dengan isu-isu terkait dengan kebangkitan kembali Partai Komunis Indonesia (PKI). Siapapun tidak mengerti dari mana isu ini berasal, tetapi terlihat jelas bahwa terdapat sekelompok masyarakat yang ingin mengolah isu-isu PKI untuk kepentingan tertentu. Beberapa Hipotesa yang berkembang di masyarakat adalah  isu tersebut diangkat untuk kepentingan pemilihan presiden 2019 mendatang.

Salah satu manifestasi atas berkembangnya isu ini adalah adanya aksi 299 pada tanggal 29 September 2017. Adapun yang dituntut oleh masa ini adalah pembatalan Perpu tentang Ormas dan Penolakan Kebangkitan Kembali PKI. Saya secara pribadi tidak memiliki masalah atas tuntutan tersebut, namun ada yang menarik yang atas dua tuntutan tersebut.

Pertama, Dua tuntutan tersebut merupakan dua sisi yang saling bertentangan karena keberadaan Perpu Ormas tersebut Pemerintah  jelas-jelas menegaskan posisinya untuk menolak PKI. Menurut pandangan penulis, atas kejadian tersebut terdapat agenda-agenda yang terlalu dipaksakan.

Kedua, belum terdapat data dan fakta yang valid adanya kebangkitan PKI, semua gejala-gejala yang dikaitkan dengan kebangkitan PKI masih hanya sebatas asumsi saja yang dibuat oleh sekelompok orang dengan tujuan tertentu.(ini menurut pandangan penulis, apabila terdapat data-data yang valid silahkan dilaporkan saja ke pihak yang berwenang).

Bapak Presiden Jokowi telah secara tegas menyatakan bahwa Pancasila harga mati, tidak ada Ideologi-Ideologi lain selain Pancasila. Ditambahkan juga pada peringatan Kesaktian Pancasila pada tanggal 1 Oktober di  Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya, Jakarta Timur, Jokowi memberikan pernyataan untuk menolak bangkitnya PKI di Bumi Indonesia ini. Beliau menegaskan untuk tidak memberikan ruang kepada PKI. Dengan demikin secara tegas Pemerintah Republik Indonesia dengan tegas menolak bangkitnya PKI.

Seruan Anti PKI merupakan seruan oleh seluruh Rakyat Indonesia, bukan hanya sekelompok orang yang melakukan aksi 299. Saya menulis artikel ini bukan dalam rangka bahwa saya pendukung PKI, namun saya memiliki kekwatiran atas apa yang terjadi belakangan ini bahwa isu-isu kebangkitan PKI hanyalah sebatas permainan politik belaka sehingga apabila dugaan saya benar maka dapat dimungkinkan bahwa terdapat sekelompok besar orang yang menumbuhkan rasa tidak percaya pada pemerintah sekarang. Hal ini tentu sangat merugikan bagi bangsa ini dimana pemerintah yang sedang gencar-gencarnya melakukan pembangunan untuk mengejar ketertinggalan di Indonesia dari bangsa lain menjadi sibuk dengan isu-isu yang masih hanya sebatas asumsi saja.

Kembali lagi saya ingatkan bahwa saya secara tegas menolak Ideologi PKI, karena PKI telah banyak meninggalkan luka yang mendalam bagi bangsa Indonesia. Gerakan G30SPKI merupakan bukti penghianatan atas bangsa Indonesia, dan juga menjadi bukti bahwa Indonesia merupakan negara yang mampu menghancurkan penghianat-penghianat bangsa melalui operasi-operasi meliter atas penumpasan Ideologi-Ideologi PKI. Ini juga menjadi salah satu bukti bahwa Indonesia memiliki sikap yang tegas atas Ideologi-Ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Jadi secara tegas, tidak ada ruang bagi ideology lain, selain Pancasila.



Pancasila Merupakan Harga Mati untuk Bangsa Indonesia

Pancasila merupakan dasar bagi negara Indonesia atau dasar ideologi bangsa Indonesia, artinya adalah segala aktivitas yang terjadi di Indonesia baik itu oleh Lembaga Pemerintah, Lembaga Swasta, dan Rakyat Indonesia tidak Boleh bertentangan dengan Nilai-Nilai Pancasila.

Dalam tataran teori bernegara, Pancasila disebut sebagai Grundnorm, yang menempatkan Pancasila sebagai dasar dari seluruh lapisan-lapisan atau susunan-susuna norma yang ada di Indonesia. Teori tentang Grundnorm ini merupakan teori yang dikembangkan oleh Hans Nawiansky yang menyempurnakan teori gurunya, Hans Kelsen. Hans Kelsen mengembangkan teori Hirearki Norma Hukum bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hirearki tata susunan, dimana suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipothesis dan fiktif, yaitu Norma Dasar (Grundnorm).

Kemudian, Hans Nawinsky mengembangkan teori tersebut dan membuat Tata Susunan Norma Hukum Negara (die Stufenordnung der Rechtsnormen) dalam empat tingkatan:

  1. Staatsfundamentalnorm(Norma Fundamental Negara) atau Grundnorm (menurut teori Kelsen)
  2. Staatsgrundgezets (Aturan Dasar/Pokok Negara)
  3. Formell Gezets (UU Formal)
  4. Verordnung & Autonome Satzung (Aturan Pelaksana dan Aturan Otonomi).

Pancasila sebagai dasar negara diambil dari bahasa sansekerta: panca berarti lima dan sila berarti prinsip. Dengan kata lain Pancasila merupakan lima prinsip seperti yang kita ketahui terdiri dari:

  1. Ketuhanan Yang Maha Esa;
  2. Kemanusiaan yang adil dan beradab;
  3. Persatuan Indonesia;
  4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan
  5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pancasila sendiri berasal dari Pidato yang diucapkan oleh Soekarno pada Sidang BPUPKI yang dilaksanakan pada Tanggal 1 Juni 1945. Dalam kutipan pidatonya, Soekarno mengatakan bahwa “Sekarang banyaknya prinsip: kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan, dan ketuhanan, lima bilangannya. Namanya bukan Panca Dharma, tetapi saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa – namanya ialah Pancasila. Sila artinya asas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia, kekal dan abadi. Pancasila mengalami perkembangan hingga menghasilkan naskah Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945 oleh Panitia Sembilan dan disepakati menjadi rumusan final pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia.

Tanggal 1 Juni 1945 dikenal dengan Hari Kelahiran Pancasila. Sebagai bentuk peringatan atas Hari Kelahiran Pancasila, Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila sekaligus menetapkannya sebagai hari libur nasional yang berlaku mulai tahun 2017.

Adapun isi dari Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 tersebut adalah:

  1. Menetapkan tanggal 1 Juni 1945 sebagai Hari Lahir Pancasila;
  2. Tanggal 1 Juni merupakan hari libur nasional;dan
  3. Pemerintah bersama seluruh komponen bangsa dan masyarakat Indonesia memperingati Hari Lahir Pancasila setiap tanggal 1 Juni.



Ada yang menarik jika kita memperhatikan konsideran dari peraturan presiden tersebut. Dalam konsiderannya yang pertama menjelaskan bahwa Pancasila sebagai dasar dan ideologi Negara Republik Indonesia harus diketahui asal usulnya oleh bangsa Indonesia dari waktu ke waktu dan dari generasi ke generasi, sehingga kelestarian dan kelanggengan Pancasila senantiasa diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

Konsideran dalam sebuah peraturan merupakan pertimbangan-pertimbangan dari lahirnya sebuah peraturan. Konsideran pada sebuah peraturan akan menjawab kenapa peraturan tersebut dibuat, alasan apa peraturan tersebut dibuat, dan apa dasar pemikiran peraturan tersebut dibuat.

Melihat konsideran Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016, maka bagi saya Pemerintah pada Era Kepemimpinan Bapak Jokowi telah menentukan Sikap yang tegas untuk melindungi Pancasila sebagai Dasar Negara Indonesia yang salah satunya diungkapkan dengan lahirnya Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 tersebut. Saya berpendapat dengan lahirnya Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016, pemerintah ingin mengajak masyarakat Indonesia untuk berhenti sejenak mengingat kembali nilai-nilai dasar negara kita sehingga nilai-nilai tersebut selalu ada dan menadasari seluruh tindakan-tindakan kita bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa.

Penghianat Gaya Baru di Era Millennial

Seperti saya tegaskan sebelumnya, bahwa PKI merupakan penghianat bangsa yang secara tegas Pemerintah dan Rakyat Indonesia menolak bangkitnya kembali Ideologi ini. Menolak baik itu Ideologi-Ideologi yang dikembangkan dalam bentuk organisasi atau ideology PKI yang berkembang secara sembarang tanpa diorganisasi pada satu organisasi tertentu. Namun untuk sekarang, bangkitnya PKI masih hanya sebatas asumsi saja, dan terlihat muatan politik yang sangat kental.

Saya beranggapan bahwa jenis-jenis penghianatan yang dilakukan oleh PKI tidak akan bisa berkembang di Indonesia karena melihat sikap Tegas dari Pemerintah dan Masyarakat Indonesia untuk menolak PKI. Namun perlu diperhatikan, Pada jaman sekarang terdapat masalah-masalah yang berkaitan dengan Penghianatan Bangsa yang perlu diberi perhatian oleh segenap rakyat Indonesia. Jenis penghianatan kini telah berubah menjadi penghianatan gaya baru.

Menurut saya terdapat jenis penghianatan bangsa gaya baru yang mulai muncul di Indonesia yaitu Koruptor dan Orang-Orang yang mengatasnamakan keadilan dan masyarakat untuk membela para koruptor. Menurut saya, seorang koruptor merupakan penghianat bangsa yang sesungguhnya pada Jaman Sekarang ini. Tidak dapat dibantahkan oleh siapapun bahwa korupsi jelas-jelas bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

Koruptor memang tidak menjelma sebagai lembaga atau organisasi sebagaimana PKI, namun mereka menjelma sebagai orang yang seolah-olah pro atas kepentingan rakyat, mengabdi untuk rakyat, menciptakan keadilan untuk rakyat, dan segala sesuatu yang terlihat baik untuk rakyat. Dan tidak jarang, ditengah-tengah masyarakat mereka terlihat dermawan namun dibalik itu semua mereka menusuk rakyat dari belakanng, membiarkan kemiskinan merajalela, membiarkan rakyat-rakyat susah mencari makan, dan lain sebagainya. Yang berdampak atas korupsi tidak lain adalah rakyat Indonesia, dan jika ingin melihat jauh kedepan maka korupsi yang sekarang akan menghancurkan pembangunan segala macam aspek di Indonesia, kemudian ke depan akan berdampak pada anak dan cucu-cucu kita nantinya.

Bisa dibayangkan bagaimana dampaknya dari korupsi yang merajalela selama ini. Dari laporan capaian dan kinerja KPK tahun 2016, secara total, KPK melakukan 96 kegiatan penyelidikan, 99 penyidikan, dan 77 kegiatan penuntutan, baik kasus baru maupun sisa penanganan perkara pada tahun sebelumnya. Selain itu juga melakukan eksekusi terhadap 81 putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Lebih dari 497,6 miliar rupiah telah dimasukkan ke kas negara dalam bentuk PNBP dari penanganan perkara tindak pidana korupsi.  Dilihat dari data penanganan perkara berdasarkan tingkat jabatan, mengungkapkan ada 26 perkara yang melibatkan swasta dan 23 perkara melibatkan anggota DPR/DPRD. Selain itu, terdapat 10 perkara, melibatkan pejabat eselon I, II dan III;serta 8 perkara yang melibatkan bupati/walikota dan wakilnya.

Kemudian jika melihat data Ikthisar Hasil Pemeriksaan (IHPS) Semester I 2017 menunjukkan bahwa terdapat Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundangan atas penggunaan dan pengelolaan keuangan negara sebesar Rp25,14 triliun. Dari permasalahan ketidakpatuhan tersebut, sebanyak 4.707 (62%) senilai Rp25,14 triliun merupakan permasalahan ketidakpatuhan yang mengakibatkan:

  1. Kerugian sebanyak 3.135 (67%) permasalahan senilai Rp1,81 triliun;
  2. Potensi kerugian sebanyak 484 (10%) permasalahan senilai Rp4,89 triliun;dan
  3. Kekurangan penerimaan sebanyak 1.088 (23%) permasalahan senilai Rp18,44 triliun. Selain itu, terdapat 2.842 (38%) permasalahan ketidakpatuhan yang mengakibatkan penyimpangan administrasi.

Data tersebut menunjukkan bagaimana mengkwatirkannya korupsi yang ada di Indonesia. Pejabat yang seharusnya mengurus kepentingan rakyat, memilih untuk memperkaya dirinya sendiri tanpa memikirkan rakyat yang menjadi tanggung jawabnya. Memperkaya dirinya dan kelompoknya sendiri tanpa memperhatikan rakyat yang untuk makan saja susahnya setengah mati. Bagaimana mungkin anda tidak mengatakan bahwa mereka ini merupakan penghianat bangsa yang sesungguhnya?

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Dasar Negara Indonesia adalah dasar negara yang harus dipertahankan segenap bangsa Indonesia. Isu-isu yang bertentangan dengan Pancasila seperti kebangkitan PKI masih hanya sebatas asumsi, dan Pemerintah dan Rakyat Indonesia secara tegas menutup ruang rapat-rapat untuk bangkitnya paham ini. Penghianatan bangsa ini sudah beralih menjadi penghianatan gaya modern yang segenap Bangsa Indonesia harus dengan Tegas menyatakan untuk menolak Koruptor di Negeri Pertiwi ini.

 


3 thoughts on “Pancasila Harga Mati dan Tidak Ada Ruang Untuk PKI Bangkit”

  1. Pingback: Kajian Hukum atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang -

Leave a Reply