Hambatan dan Kemudahan Peningkatan Penanaman Modal terkait dengan Pelaksanaan Pajak di Indonesia

Penanaman modal merupakan perbelanjaan penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa penanaman modal itu merupakan menambah stok barang modal tahan lama untuk memperbesar produksi nantinya.

Penanaman modal mengambil peranan yang sangat penting dalam perkembangan perekonomian di Indonesia, mengingat Indonesia yang berlabel Negara berkembang harus mau tidak mau membutuhkan penanaman modal baik dalam negeri maupun luar negeri untuk meningkatkan sektor produksi sekaligus meningkatkan perkembangan ekonomi yang signifikan. Sejalan dengan pidato pertama Presiden Jokowidodo pada forum internasional APEC beberapa waktu lalu menyatakan bahwa indonesia merupakan tujuan utama investasi, dan beliau juga menambahkan bahwa Indonesia kurang anggaran dan butuh investasi.

Berbicara mengenai peningkatan penanaman modal banyak factor yang mempengaruhi penanaman modal yaitu perubahan fungsi perubahan produksi, perubahan tingkat harga pernanan tingkat bunga, resiko, pajak yang berlaku, dan perubahan permintaan.

Pajak juga merupakan salah satu Faktor dalam penanaman modal yang mempengaruhi peningkatan penanaman modal di Indonesia, apakah itu menghambat atau mempermudah akan dijelaskan selanjutnya.

Hambatan dalam Penanaman Modal di Indonesia

Sebelumnya telah dikatakan bahwa pajak merupakan salah satu faktor dalam peningkatan penanaman modal. Pada dasarnya pajak itu memberatkan bagi wajib pajak, karena dengan adanya pajak itu maka ada pula additional fee yang harus dikeluarkan oleh seseorang untuk disetorkan ke kas Negara.   Jika dikaitkan dengan penanaman modal maka para investor dapat dikenai pajak-pajak yang ada di Indonesia, misalnya pajak penghasilan, bea masuk barang-barang modal, pajak pertambahan nilai, dan lain sebagainya.       Misalnya dalam pajak penghasilan      Objek Pajak pengahasilan itu merupakan penghasilan setiap tambahan kemampuan  ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Mengenai keuntungan yang diperoleh oleh para investor di Indonesia pada prinsipnya dapat dikenakan pajak pengahasilan karena keuntungan tersebut merupakan tambahan kekayaan dari para investor . Jadi, pada dasarnya jika pajak penghasilan tersebut diberlakukan maka akan menghambat perkembangan penanaman modal di Indonesia, pengenaan akan pajak tersebut akan mengurangi minat dari para investor-investor untuk menanamkan modalnya karena merasa dibebankan atau diberatkan dengan adanya additional fee dan para investor merasa kan lebih baik menanamkan modalnya di negara lain yang dianggap lebih menguntungkan, itu dapat berarti menghambat perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.      Jika dikaitkan dengan UU No. 25 tahun 2007, maka diadakan pembebasan pajak-pajak tertentu terhadap para penanam modal untuk meningkatkan penanaman modal di Indonesia, tetapi dalam pasal 20 diadakan pengecualian bahwa investor asing yang menanamkan modalnya tidak dalam bentuk perseroan terbatas tidak dapat dikenakan pembebasan terhadap pajak terkait.

Pasal 20

“Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 tidak berlaku bagi penanaman modal asing yang tidak berbentuk perseroan terbatas”.

Hal ini merupakan suatu diskriminasi terhadap para penanam modal asing di Indonesia  dimana mereka dibatasi untuk menanam modalnya di Indonesia sehingga dalam hal ini bagi para investor asing tersebut dikenakan pajak-pajak yang terkait, sehingga pajak tersebut akan memberatkan para investor sehingga menghambat para investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia.  Jadi, pada intinya pajak itu sebenarnya menghambat laju peningkatan penanam modal di Indonesia jika tidak diadakan pegecualian terhadap pembebanan pajak yang dikenakan terhadap para penanam modal, karena pada prinsipnya pajak itu bersifat memberatkan terhadap para penanam kepada wajib pajak, karena mengharuskan membayar additional fee ke kas Negara.

Kemudahan Peningkatan Penanaman Modal di Indonesia             

Mengingat pentingnya peningkatan penanaman modal di Indonesia maka pemerintah memberikan fasilitas terhadap para penanam modal dan juga perusahaan-perusahaan yang padanya diadakan penanaman modal agar tidak dibebani pajak atau dikurangi sehingga pajak itu tidak  menghambat peningkatan penanaman modal di Indonesia, hal ini berkaitan dengan fungsi insenstif pajak. Pajak-pajak yang tidak dibebani atau dikurangi terhadap para penanam modal dan perusahaan-perusahaan yang padanya diadakan penanaman modal  dapat dirinci sebagai berikut :

  1. Pajak penghasilan melalui pengurangan penghasilan neto sampai tingkat tertentu terhadap jumlah penanaman modal yang dilakukan dalam waktu tertentu;
  2. Pembebasan atau keringanan bea masuk atas impor barang modal, mesin, atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri;
  3. Pembebasan atau keringanan bea masuk bahan baku atau bahan penolong untuk keperluan produksi untuk jangka waktu tertentu dan persyaratan tertentu;
  4. Pembebasan atau penangguhan Pajak Pertambahan Nilai atas impor barang modal atau mesin atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri selama jangka waktu tertentu;
  5. Penyusutan atau amortisasi yang dipercepat;
  6. Keringanan Pajak Bumi dan Bangunan, khususnya untuk bidang usaha tertentu, pada wilayah atau daerah atau kawasan tertentu;
  7. Pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan dalam jumlah dan waktu tertentu hanya dapat diberikan kepada penanaman modal baru yang merupakan industry pionir, yaitu industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional;
  8. Bagi penanaman modal yang sedang berlangsung yang melakukan penggantian mesin atau barang modal lainnya, dapat diberikan fasilitas berupa keringanan atau pembebasan bea masuk;
  9. Tidak semua penanam modal dapat memperoleh insentif pajak. Di dalam UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal ditentukan syarat-syarat terhadap para investor yang dapat menerima pengurangan atau pembebasan pajak yang diebutkan di atas, yaitu investor yang melakukan perluasan usaha dan melakukan penanaman modal yang sekurang-kurangnya memenuhi salah satu dari kriteria-kriteria yang disebutkan UU No.25 Tahun 2007 tersebut , seperti :
  • menyerap banyak tenaga kerja;
  • termasuk skala prioritas tinggi;
  • termasuk pembangunan infrastruktur;
  • melakukan alih teknologi;
  • melakukan industri pionir;
  • berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan, atau daerah lain yang dianggap perlu;
  • menjaga kelestarian lingkungan hidup;
  • melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan,dan inovasi;
  • bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah atau koperasi; atau industri yang menggunakan barang modal atau mesinatau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

Jadi, dengan adanya fasilitas-fasilitas tersebut maka permintaan akan penanaman modal di Indonesia akan semakin berkembang dan meningkat. Hal tersebut akan berdampak positif terhadap perkembangan ekonomi di Indonesia. Salah satu dampak yang dapat dilihat jelas ketika penanaman modal itu meningkat adalah berkurangnya pengangguran, karena semakin besar penanaman modal di suatu negara maka semkin luas pula lapangan kerja yang dibutuhkan sehingga membutuhkan banyak tenaga kerja.

Sumber :

  • Hukum Penanaman Modal Indonesia (Dr. Aminuddin Ilmar S.H.,M.Hum.)
  • UU No. 25 Tahun 2007