Jenis-Jenis Surat Berharga Part I

Ada banyak Jenis-jenis surat berharga yang sering digunakan dalam praktek , tetapi secara umum jenis Surat berharga dapat di bagi menjadi 2 jenis , yaitu surat berharga yang diatur dalam Kitap Undang-Undang Hukum dagang dan diluar hukum dagang.

Surat Berharga yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Ketentuan-ketentuan megenai surat berharga diatur dalam Buku I titel 6 dan titel 7 KUHD yang berisi tentang :

A. Wesel



Pengertian

Surat Wesel adalah bill of exchange yaitu surat perintah tidak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada seseorang yang disebut namanya atau kepada orang yang ditunjuknya pada tanggal pembayaran[1]. Selain itu di bawah ini dijelaskan bebera Pengertian Surat Wesel, menurut beberapa ahli yaitu :

 K.ST. Pamoentjak dan Achmad Ichsan

Wesel adalah surat perintah dari seseorang yang minta dibayarkan kepada seseorang lain sejumlah yang tersebut dalam surat perintah itu.

Abdulkadir Muhammad

Surat wesel adalah surat yang memuat kata wesel, yang diterbitkan pada tanggal dan tempat tertentu, dengan mana penerbit memerintahkan tanpa syarat kepada tersangkut untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pemegang atau penggantinya, pada tanggal dan tempat tertentu.

H.M.N. Purwosutjito. Surat wesel adalah ”Syarat yang memuat kata ”wesel” di dalamnya, ditanggali dan di tandatangani di suatu tempat, dalam mana penerbitannya memberi perintah tidak bersyata kepada tersangkut untuk membayar sejumlah uang pada hari bayar kepada orang yang ditunjuk oleh penerbit atau penggantinya di suatu tempat tertentu”.Dalam perundang-undangan tidak terdapat perumusan atau definisi tentang surat wesel. Tetapi dalam Pasal 100 KUHD dimuat syarat-syarat formal sepucuk surat wesel.

Dasar hukum wesel diatur dalam Pasal 100 sampai dengan Pasal 173 KUH Dagang, yang menentukan syarat formal bagi suatu wesel. Di dalam KUH Dagang tidak ditemukan definisi wesel, tersirat dalam Pasal 100 KUH Dagang pada persyaratan formal wesel.

Personil Wesel

Dalam hukum wesel, dikenal beberapa personil wesel, yaitu orang-orang yang terlibat dalam lalu lintas pembayaran dengan surat wesel.

  • Penerbit, adalah terjemahan dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda trekker, bahasa Inggrisnya drawee, yaitu orang yang mengeluarkan surat wesel.
  • Tersangkut, adalah terjemahan dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda betrokkene, yaitu orang diberi perintah tanpa syarat untuk membayar.
  • Akseptan, adalah terjemahan dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda acceptant, bahasa Inggrisnya acceptor, yaitu tersangkut yang telah menyetujui untuk membayar surat wesel pada hari bayar, dengan memberikan tanga tangannya.
  • Pemegang Pertama. Adalah terjemahan dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda nomor, bahasa Inggrisnya holder, yaitu orang yang menerima surat wesel pertama kali dari penerbit.Pengganti, adalah terjemahan dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda geendosseerde, bahasa Inggrisnya indorsee, yaitu orang yang menerima peralihan surat wesel dari pemegang sebelumnya.
  • Endosan, berasal dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda endosant, bahasa Inggrisnya indorser, yaitu orang yang memperalihkan surat wesel kepada pemegang berikutnya.



Syarat-Syarat Formal Surat Wesel

Suatu surat wesel harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, yang disebut syarat-syarat formal. Menurut ketentuan pasal 100 KUHD, setiap surat wesel harus memuat syarat-syarat formal sebagai berikut:

istilah “wesel” harus dimuat dalam teksnya sendiri dan disebutkan dalam bahasa surat itu ditulis.

  • Perintah tidak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu.
  • Nama orang yang harus membayarnya (tersangkut).
  • Penetapan hari bayar (hari jatuh).
  • Penetapan tempat di mana pembayaran harus dilakukan.
  • Nama orang kepada siapa atau penggantinya pembayaran harus dilakukan.
  • Tanggal dan tempat surat wesel diterbitkan.
  • Tanda tangan orang yang menerbitkan.

Apabila surat wesel tidak memuat salah satu dari syarat-syarat formal tersebut, surat itu tidak dapat diperlakukan sebagai surat wesel menurut undangundang, kecuali dalam hal-hal berikut ini:

  • Surat wesel yang tidak menetapkan hari bayarnya, dianggap harus dibayar pada hari diperlihatkan (op zicht).
  • Jika tidak ada penentapan khusus, maka tempat yang ditulis di samping nama tersangkut, dianggap sebagai tempat pembayaran dan tempat di mana tersangkut berdomisili.
  • Surat wesel yang tidak menerangkan tempat diterbitkan, dianggap ditandatangani di tempat yang tertulis di samping nama penerbit.

Bentuk-bentuk Surat Wesel Khusus

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ada lima macam bentuk surat wesel khusus yaitu :

1. Wesel Atas Pengganti Penerbit

Bentuk surat wesel atas pengganti penerbit (aan eigen order, to own order) dimungkinkan oleh Pasal 102 ayat 1 KUHD yang menyatakan bahwa penerbit dapat menerbitkan surat wesel yang berbunyi atas pengganti penerbit. Maksudnya penerbit menunjuk kepada dirinya sendiri sebagai pemegang pertama. Kekhususan bentuk surat wesel semacam ini ialah bahwa kedudukan penerbit sama dengan kedudukan pemegang pertama.

2. Wesel Atas Nama Penerbit Sendiri

Menurut ketentuan Pasal 102 ayat 2 KUHD surat wesel dapat diterbitkan atas penerbit sendiri. Maksudnya penerbit memerintahkan kepada dirinya sendiri untuk membayar, jadi penerbit menunjuk dirinya sendiri sebagai pihak tersangkut. Kekhususannya ialah kedudukan penerbit sama dengan dengan kedudukan tersangkut. Jika wesel ini diakseptasi, penerbitnya terikat baik sebagai penghutang regres maupun sebagai akseptan. Wesel dalam bentuk ini biasanya diterbitkan oleh kantor pusat, yang memerintahkan kantor cabangnya untuk membayar sejumlah uang kepada pemegang surat wesel tersebut. Penerbitan surat wesel bentuk ini biasanya dilakukan dalam satu lingkungan perusahaan, misalnya dikalangan perbankan. Penerbit dan tersangkut berada dalam satu lingkungan perusahaan.

3. Wesel Untuk Perhitungan Orang Ketiga

Bentuk surat wesel ini dimungkinkan oleh Pasal 102 ayat 3 KUHD yang menyatakan bahwa surat wesel dapat diterbitkan untuk perhitungan orang ketiga (voor rekening van een derde, for account of a third party). Penerbitan surat wesel dalam bentuk ini bisa terjadi jika seorang pihak ketiga itu untuk tagihannya memungkinkan diterbitkan surat wesel, artinya ia mempunyai rekening yang cukup dananya. Karena alasan tertentu ia minta kepada pihak lain untuk menjadi penerbit surat wesel, atas perhitungan rekeningnya itu. Biasanya pihak yang diminta untuk menjadi penerbit itu adalah bank, dimana orang ketiga itu mempunyai rekening. Bank inilah yang bertindak sebagai penerbit surat wesel untuk perhitungan orang ketiga yang menyuruh terbitkan wesel atas perhitungan rekeningnya.

4. Wesel Incasso (wesel untuk menagih)

Wesel Incasso (incasso wissel, collection draft) adalah bentuk surat wesel yang diterbitkan dengan tujuan untuk memberi kuasa kepda pemegang pertama menagih sejumlah uang, tidak untuk diperjualbelikan. Kedudukan penerbit adalah sebagai pemberi kuasa, sedangkan kedudukan pemegang pertama sebagai pemegang kuasa untuk menagih uang. Wsel incasso dimungkinkan oleh Pasal 102 a ayat 1 KUHD. Menurut ketentuan pasal ini, jika dalam surat wesel itu penerbit telah memuat kata-kata “harga untuk ditagih” atau “dalam pemberin kuasa” atau “untuk incasso” atau lain-lain kata yang berarti memberi perintah untuk menagih semata-mata, maka pemegang pertama bisa melakukan semua hak yang timbul dari surat wesel itu, tetapi ia tidak bisa mengendosemenkan kepada orang lain, melainkan dengan cara pemberian kuasa.

5. Wesel Berdomisili

Menurut ketentuan Pasal 100 KUHD surat wesel harus memuat nama tempat dimana tersangkut harus melakukan pembayaran. Umumnya pembayaran itu dilakukan di tempat kediaman tersangkut. Tetapi ketentuan ini tidak selalu demikian, bisa juga pembayaran dilakukan di tempat lain. Menurut ketentuan Pasal 103 KUHD ada surat wesel yang harus dibayar ditempat tinggal pihak ketiga, baik tempat tinggal tersangkut, maupun ditempat lain. Surat wesel ini disebut wesel berdomisili.

6. Wesel Aksep atau dikenal dengan nama Bank draft atau Bankers draft

Bank draft atau Bankers draft adalah surat berharga yang berisi perintah tak bersyarat dari bank penerbit draft tersebut kepada pihak lainnya (tertarik) untuk membayar sejumlah uang kepada seseorang tertentu atau orang yang ditunjuknya pada waktu yang telah ditentukan. Bank draft ini merupakan cek namun sumber dana pembayarannya adalah berasal dari rekening bank penerbit bukan dari rekening nasabah perorangan.

Keuntungan wesel aksep yaitu masalah yang timbul pada cek adalah bahwa cek tersebut tidak dianggap atau diperlakukan sebagai tunai oleh karena cek tersebut dapat menjadi tidak bernilai apabila dana penerbit cek tidak mencukupi saldonya dan cek tersebut akan dikembalikan kepada kreditur oleh bank dan si penerima cek akan menghadapi resiko tidak memperoleh pembayaran. Untuk mengurangi resiko tersebut, maka seseorang dapat meminta agar pembayaran dilakukan dengan jenis cek yang dananya dijamin mencukupi yaitu berasal dari dana milik bank yang menerbitkan wesel aksep. Hal ini akan mengurangi resiko kreditur terkecuali bank penerbit pailit atau bank draft tersebut palsu. Guna memastikan bahwa nasabahnya memiliki dana yang cukup guna membayar bank untuk memenuhi kewasjiban si nasabah dalam penerbitan bank draft maka bank akan mendebet rekening nasabahnya seketika itu jiga (termasuk biaya-biaya). Wesel aksep diperlakukan sama dengan cek yaitu prosedur pencairannya melalui lembaga kliring setempat.

B. Surat sanggup

Surat sanggup berasal dari bahasa Belanda Ordebriefje, bahasa Perancis Billet order, dan bahasa Inggris Promissory note. Dan dalam UU dikenal dengan istilah Promesse dan Order. Surat sanggup juga disebut sebagai Surat Aksep. Kata Aksep berasal dari bahasa Perancis Accept yang berarti setuju.

Menurut pasal 177 ayat (1) KUHD kedudukan orang yang menandatangani surat aksep adalah sama seperti kedudukan akseptan pada surat wesel, artinya suatu perjanjian sanggup atau setuju membayar.

Surat sanggup digunakan sebagai bukti pinjam uang dan dapat digunakan sebagai alat bayar.

Berdasarkan hasil Konferensi Jeneva 1930 tentang Penyeragaman Pengaturan Surat Wesel dan Surat Sanggup, terdapat 2 cara pengaturan surat sanggup yang boleh diikuti dan dipakai oleh negara-negara peserta.

Sebagaimana dengan surat wesel, Undang-Undang juga mengharuskan adanya berapa syarat yang harus terdapat dalam surat sanggub supaya dapat disebutkan surat seperti yang diatur dalam pasal 174 KUH Dagang yaitu :

Di Indonesia ketentuan mengenai promes atau surat sanggup bayar ini diatur dalam pasal 174 – 177 KUHD, dimana menurut KUHD promes adalah merupakan penyanggupan tak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu pada tanggal jatuh tempo dan pada tempat pembyaran yang ditentukan dengan mencantumkan nama orang yang kepadanya pembayaran itu harus dilakukan atau yang kepada tertunjuk pembayaran harus dilakukan dengan ditandatangani oleh orang yang mengeluarkan promes. Apabila pada promes atau surat sanggup tersebut tidak tercantum tanggal jatuh tempo pembayaran, maka dianggap harus dibayar atas tunjuk. Promes atas unjuk adalah suatu promes yang tidak mencantumkan tanggal jatuh tempo pembayaran, dimana pembayaran harus dilakukan setiap saat apabila diminta oleh pemberi pinjaman. Biasanya si pemberi pinjaman akan mengirimkan pemberitahuan dengan tenggang waktu beberapa hari sebelum tanggal pembayaran yang diingginkan. Dalam hal pinjam meminjam uang antar perorangan, penandatanganan promes ini adalah merupakan suatu cara terbaik guna kepentingan perpajakan dan pembuktian. Promes berbeda dengan dari surat pengakuan hutang, biasanya pada surat pengakuan hutang hanya merupakan bukti atas hutang seseorang tetapi dalam promes tertera adanya suatu persetujuan untuk melakukan pembayaran atas jumlah yang tercantum pada promes tersebut. Kegunaan lain dari promes yaitu untuk pembiayaan atas kebutuhan dana suatu perusahaan yaitu melalui penerbitan ataupun pengalihan surat berharga.

Agar surat sanggup dapat dikatakan sebagai surat sanggup maka harus berisikan hal-hal sebagai berikut :

  1. Penyebutan ”surat sanggup” dimuat dalam teksnya sendiri.
  2. Kesanggupan tak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu.
  3. Penetapan hari bayarnya.
  4. Penetapan tempat dimana pembayaran harus dilakukan.
  5. Nama orang yang kepadanya pembayaran harus dilakukan.
  6. Tanggal dan tempat surat sanggup itu ditandatanganinya.
  7. Tanda tangan orang yang mengeluarkan surat sanggup itu.

Surat sanggup dapat diterbitkan oleh subjek hukum baik yang merupakan subjek hukum perorangan maupun badan hukum. Khusus surat sanggup yang diterbitkan oleh badan hukum merupakan Perusahaan Pembiayaan (financial institution) yang diatur dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 606/KMK/1995, tanggal 19 Desember 1995, yang pada intinya perusahaan pembiayaan dalam menerbitkan surat sanggup berlaku beberapa ketentuan yaitu :

Perusahaan pembiayaan dilarang menerbitkan surat sanggup kecuali sebagai jaminan atas hutang kepada bank yang menjadi kreditur.

Perusahaan pembiayaan dilarang memberikan jaminan dalam segala bentuk kepada pihak lain.

Surat sanggup yang diterbitkan sesuai dengan yang dimaksud pada huruf a di atas tidak dapat dialihkan dan dikuasakan kepada pihak manapun juga (non negotiable) oleh sebab itu perushaan pembiayaan tidak diperbolehkan menjadi penjamin hutang pihak lain termasuk dalam bentuk coporate quarantee.

C. Cek

Pengertian

Batasan mengenai cek disebutkan dalam pasal 73 bill of exchange acts, a cheque is a bill of exchange drawer on a banker payable on demand. Dalam Pasal 178 KUHD diatur mengenai syarat – syarat formal suatu cek, yakni :

  • Adanya kata-kata cek yang dimuat dalam teksnya sendiri dan dinyatakan dalam bahasa cek itu dituliskan.
  • Perintah tak bersyarat untuk membayar sejumlah unag tertentu.
  • Nama orang yang harus membayar (tertarik).
  • Penetapan tempat dimana cek harus dibayarkan.
  • Penyebutan tanggal dan tempat, dimana cek ditarik.
  • Tanda tangan penarik / penerbit cek.

Macam dan bentuk cek

  1. Cek atas nama, yaitu suatu cek dimana nama penerimanya dicantumkan di dalamnya. Cek bentuk ini dapat dialihkan dengan cara endosemen.
  2. Cek atas nama dengan tambahan klausula atau penggantinya. Sama seperti cek atas nama, cek bentuk inii dapat dialihkan kepada pihak lain dengan cara endosemen.
  3. Cek atas nama dengan tambahan klausula tidak kepada pengganti. Cek ini termasuk dalam surat rekta. Pengalihan bentuk cek ini adalah dengan cessie.
  4. Cek kepada pembawa. Cek jenis ini dialihkan dengan penyerahan fisik ceknya.
  5. Cek atas nama dengan tambahan klausula atau kepada pembawa. Tata cara peralihan cek ini sama dengan cek pembawa yaitu dengan penyerahan fisik ceknya.
  6. Cek tanpa penyebutan nama penerimanya. Cek ini berlaku juga sebagai cek kepada pembawa.

DKwitansi-kwitansi atas tunjuk

Pengertian

Kwitansi atas tunjuk adalah suatu surat yang memberikan hak atas penandatanganan dan pengalihan hak atas utang. Menurut Mr. Chr Zevenbergen yang dikutip oleh Emy Pangaribuan kwitansi atas tunjuk adalah suatu surat yang ditanggali, diterbitkan oleh penandatangannya terhadap orang lain untuk suatu pembayaran sejumlah uang yang ditentukan di dalamnya kepada penunjuk (atas tunjuk) pada waktu diperlihatkan. Dalam kwitansi atas tunjuk tersebut tidak disyaratkan tentang selalu adanya klausula atas tunjuk.

Kwitansi atas tunjuk maupun promise atas tunjuk di atur dalam pasal 229T,229K kwitansi atas tunjuk pengertiannya kwitansi berasal dari bahasa belanda yang artinya tanda pembayaran . Receipt bahasa inggris tanda terima, atau tanda bayar, pembebasan. orang yang namanya tercantum dalam surat itu dan kemudian menguasainya dianggap telah memenuhi pembayaran yang  di perintahkan oleh penanda tangan. Tetapi perintah pembayaran dalam kwitansi itu bukanlah  perintah pembayaran dalam arti sebenarnya melainkan hanya merupakan bentuk perintah tidak lansung dan menggunakan kata terima. Artinya apabila pemegang kwitansi itu memperlihatkan kepada orang yang disebutkan namanya dalam surat itu dan dia mengakui dan bersedia membayar.

Ia telah menerima perintah  pembayaran tidak langsung dari penanda tangan. Jika ia membayar dan surat itu di kuasainya ia di bebaskan dari hutangnya.

Kwitansi itu sifatnya adalah sebagai surat perintah pembayaran atas  tunjuk tetapi atas tunjuk tidak diatur  bersama-sama dengan surat cek, sebab  kwitansi atas tunjuk itu bukan perintah pembayaran dalam arti sebenarnya dan juga tidak  mempunyai syarat-syarat  formal dalam surat cek.

jika kita rumuskan pengertian kwitansi itu surat yang di terbitkan oleh penanda tangan pada tanggal dan tempat tertentu yang berisi perintah membayar sejumlah tertentu kepeda pemegang pada saat diperlihatkan.

Penerbitan Kwitansi Berdasarkan Perikatan Dasar

Terbitnya kwitansi atas tunjuk karena adanya suatu perikatan dasar antara penerbit  dan pemegang  kwitansi  dalam perikatan dasar itu pemegang kwitansi berposisi  sebagai kreditur yang berhak  atas pembayaran  sejumlah uang  dan pihak penerbit  berposisi sebagai  debitur  yang berkewajiban   membayar. Untuk itu debitur membayar kepada kreditur dengan menyerahkan kwitansi atas  tunjuk dengan permintaan supaya kwitansi itu  diperlihatkan kepada orang yang disebutkan namanya.  Sebelum penerbit  itu mempunyai   piutang yang dapat di tagih pada orang yang di sebutkan namanya dalam kwitansi itu. Dengan pembayaran itu kwitansi tersebut menjadi alat bukti baginya bahwa ia telah dibebaskan dari kewajiban hutangnya kepada penerbit.

Tenggang waktu penawaran  yaitu selama 20 hari setelah hari tanggal penerbitan.

C. Promise atas tunjuk

Promesse berasal dari bahasa perancis yang artinya sanggup untuk membayar atau berjanji untuk membayar sejumlah uang  yang tersebut dalam surat itu kepada setiap pemegang.

Promise itu sifatnya  adalah atas tunjuk  yang artinya siapa saja yang memegang  surat itu dan setiap ia memperikatkannya  kepada yang bertanda tangan ia akan memperoleh pembayaran.

karena bersifat atas tunjuk maka surat itu dapat  dipindah tangankan kepada orang lain secara mudah. Berbeda dengan surat-surat lainnya. Kalau mau dipindah tangankan harus melalui lembaga endorsement.

Penerbitan Promise Atas Tunjuk

  • Dapat diterbitkan atas penglihatan (OPZIEH)  tidak memuat suatu tanggal pembayaran .
  • Dapat diterbitkan sesudah penglihatan (NAZIEH) memuat suatu tanggal tertentu pembayaran.

Tenggang penawaran atas promise cukup 6 hari setelah hari tanggal penerbitan.