Kewajiban Pemerintah Daerah atas Kewajiban yang Timbul Akibat Wanprestasi yang Dilakukan Oleh BUMD (Badan Usaha Milik Daerah)

Belakangan sering sekali BUMD yang telah didirikan oleh Pemerintah Daerah melaksanakan aktivitas-aktivitas bisnis yang mendatangkan kerugian sendiri ke BUMD itu sendiri, sehingga BUMD sendiri tidak dapat melakukan pembayaran atas kewajibannya ke pada pihak ketiga. Kondisi-kondisi tersebut sering sekali menjadi dasar BUMD untuk melimpahkan kewajiban-kewajiban tersebut ke Pemerintah Daerah sendiri. Misalkan katakanlah BUMD A telah melakukan PHK kepada pegawai-pegawainya, namun kondisi senyatanya BUMD tersebut tidak dapat membayar, sehingga para pegawai melalui serikat pegawai mengajukan gugatan kepada BUMD tersebut ke Peradilan Industrial kemudian BUMD dihukum untuk melakukan pembayaran atas pesangon yang harus dibayarkan ke pegawai. Namun dengan kondisi tersebut BUMD tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pembayaran sehingga Pemerintah Daerah sering sekali dilibatkan untuk melakukan pembayaran.

Dengan kondisi tersebut di atas, yang menjadi permasalahan hukum yang dapat diuji adalah apakah sebenarnya Pemerintah Daerah memiliki kewajiban atas pembayaran kewajiban BUMD kepada Pihak Ke tiga?

Atas permasalahan yang telah diuraikan tersebut, maka penting diperjelas atas kedudukan Pemda, BUMD, dan Pihak Ketiga. Setidaknya ada tiga pihak yang memiliki kepentingan atas permasalahan tersebut, yaitu:

  1. Pemerintah Daerah kedudukannya adalah Pemegang Saham atas BUMD;
  2. BUMD yang Kedudukannya sebagai Perusahaan dalam bentuk Perseroan Terbatas yang atas perbuatan hukumnya menimbulkan kewajiban untuk membayar kepada Eks Karyawan.
  3. Eks Karyawan (Pihak Ketiga), merupakan Pihak yang kedudukannya sebagai penerima hak  atas Putusan Pengadilan Industrial Pekanbaru atau kewajiban-kewajiban yang timbul akibat perbuatan hukum BUMD.

Dengan kedudukan Pemda sebagai Pemegang Saham atas sebuah BUMD  maka mengenai dasar tanggung jawab Pemda dapat merujuk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT).  Perseroan Terbatas merupakan badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Perseroan Terbatas sejatinya merupakan subjek hukum yang memiliki keistimewaan dalam pertanggungjawaban pemiliknya(Pemegang Saham). Pada prinsipnya Perseroan Terbatas memiliki pertanggungjawaban terbatas, dengan arti lain bahwa Pemegang Saham hanya bertanggung jawab atas Saham yang di Setor. Hal ini membedakan konsep pertanggungjawaban PT dengan badan usaha lainnya seperti  firma ataupun commanditaire vennootschap yang sering disebut CV.

UU PT mengatur mengenai pertanggungjawaban terbatas pada Pasal 3. Pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa  Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan 
yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan 
melebihi saham yang dimiliki. Pemegang saham bertanggung jawab atas kewajiban-kewajiban yang timbul atas perikatan yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas sebatas jumlah modal yang dimiliki pada sebuah PT, tidak meliputi harta kekayaan pribadi.

Teori pertanggungjawaban terbatas tersebut dapat digunakan untuk menjawab atas persoalan hukum di atas. Pemda dengan kedudukannya sebagai pemegang saham pada BUMD hanya bertanggung jawab sebatas jumlah modal yang dimiliki pada BUMD tidak meliputi atas aset-aset yang dimiliki oleh Pemda. Perikatan yang timbul antara Pihak Ketiga dengan BUMD untuk membaya sejumlah kepada Pihak Ketiga  merupakan sepenuhnya tanggung jawab BUMD sebagai badan hukum yang mandiri, Pemda sebagai pemegang saham tidak bertanggung jawab atas kewajiban tersebut melebihi jumlah modal yang dimilikinya pada BUDM

Pertanggungjawaban Terbatas tersebut pada dasarnya ditujukan untuk kepentingan pemegang saham itu sendiri, yaitu untuk meminimalisir risiko-risiko kerugian yang mungkin terjadi pada pemegang saham atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh suatu PT.

Namun, Pertanggungjawaban Terbatas tersebut dapat dikesampingkan apabila memenuhi ketentuan sebagaimana disebutkan pada Pasal 3 ayat (2) UU PT yang menyatakan bahwa ketentuan pada Pasal (1) tidak berlaku apabila:

  1. persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
  2. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi;
  3. pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau
  4. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan.

Penyertaan modal kepada BUMD merupakan kewenangan dari Pemda sebagaimana telah diamanatkan pada Pasal 304 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana yang telah diubah terakhir oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada badan usaha milik negara dan/atau BUMD. Penyertaan modal Daerah tersebut dapat ditambah, dikurangi, dijual kepada pihak lain, dan/atau dapat dialihkan kepada badan usaha milik negara dan/atau BUMD.

Namun dalam pelaksanaan penyertaan modal tersebut harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dalam hal ini adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah. Berdasarkan Pemendagri tersebut, perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Tujuan dari Investasi/Penyertaan Modal Pemda

Permendagri Nomor 52 Tahun 2012 menyebutkan bahwa tujuan dari investasi Pemerintah Daerah adalah:

  • meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah;
  • meningkatkan pendapatan daerah; dan
  • meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan atas tiga tujuan tersebut, Pemda  perlu untuk mempertimbangkan lebih jauh apakah pemberian dana berdampak signifikan atas pertumbuhan dan perkembangan ekonomi daerah, peningkatan pendapat daerah, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kondisi Keuangan dan Aset Daerah Pemda

Jika mengacu pada pasal 14 Permendagri Nomor 52 Tahun 2012 terdapat dua kondisi yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah sebelum melaksanakan investasi, sebagaimana dijelaskan pada Pasal 14, yaitu:

  • Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diperkirakan surplus yang penggunaannya ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  • Terdapat barang milik daerah yang tidak digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Perencanaan dan Pelaksanaan Investasi yang Baik

Jika kondisi keuangan sebagaimana dijelaskan pada poin nomor 2 terpenuhi maka  Pemda dapat melaksanakan investasi dengan perencanaan dan pelaksanaan yang baik sebagaimana telah ditentukan melalui Permendagari Nomor 52 Tahun 2012, diantaranya adalah dengan:

  • Menyusun analisis investasi pemerintah daerah sebelum melakukan investasi; dan
  • Menyusun analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis risiko untuk investasi langsung berupa penyertaan modal dan pemberian pinjaman.

Dalam kedudukannya sebagai Pemilik Modal, Pemda tidak memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran atas Perikatan yang terjadi antara BUMD dengan Pihak Ketiga, sebagaimana telah diatur pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Namun apabila Pemda memiliki keinginan untuk melakuakan pembayaran tersebut maka mekanisme yang ditempu melalui penyertaan modal atau memberikan pinjang pelaksanaan  harus menaati Peraturan Menteri Dalam Negeri 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah.

Leave a Reply