Kewenangan Presiden membentuk Perpu merupakan Kesewenang-wenangan

Dengan mempersamakan isi muatan Perpu dengan Undang-Undang, maka muatan dari Perpu itu sendiri sangat luas. Hal ini merupakan salah bentuk celah Presiden untuk melakukan penyelenggaraan negara yang sewenang-wenang. Mungkin saja Presiden membuat perpu yang sangat tendesius pada kelompok-kelompok tertentu. Namun, apakah dengan Demikian Presiden tidak bisa dikontrol dalam hal pembuatan Perpu ini. Jawabannya adalah tidak, Presiden dalam membentuk Perpu setidaknya ada 2 mekanisme yang dapat digunakan untuk mengontrol presiden dalam melaksanakan dan membuat Perpu itu sendiri yaitu Pembahasan Perpu Pada Sidang DPRD dan Uji Material Perpu tersebut Ke Mahkamah Konstitusi.

Sidang Di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Pasal 22 UUD 1945 telah jelas menyatakan bahwa Perpu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut dan jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut. Apabila Peraturan tersebut disetujui maka Perpu tersebut diubah menjadi undang-undang.  Dengan demikian DPR punya kesempatan untuk membahas Perpu tersebut, yang mana apabila Perpu tidak mendatangkan kebaikan buat rakyat ataupun negara, atau terindikasi hanya menguntungkan sekelompok tertentu maka DPR dapat membatalkan Perpu.

Uji Material Perpu Ke Mahkamah Konstitusi(MK)

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Dari kewenangan tersebut sebagaimana di sebutkan pada Pasal 24 C UUD 1945, maka terlihat jelas bahwa Perpu bukan merupakan objek pemeriksaan dari MK sendiri, sehingga ketika menggunakan pasal tersebut secara utuh bisa dikatakan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) tidak memiliki kewenangan dalam hal menguji Perpu yang ditetapkan oleh Presiden.

Beberapa pemikiran lain adalah yang menganggap undang-undang sederajat dengan Perpu, namun pada hakikatnua undang-undang dan Perpu itu berbeda, melalui dari peroses pembentukannya serta substansinya, dari segi peroses  juga perpu tersebut belum sempurna karena harus ada persetujuan DPR secara politis. Sehingga dengan demikian Perpu tidak dapat diuji oleh MK karena harus diuji oleh DPR terlebih dahulu, ketika Perpu tersebut ditermi oleh DPR dan kemudian ditetapkan sebagai undang-undang maka MK dapat menguji undang-undang tersebut.

Namun dalam perkembangan hukum di Indonesia, MK telah memberi perluasan atas padal 24 C UUD tersebut bahwa MK berwenanang untuk melakukan uji material atas Perpu yang dikeluarkan oleh Presiden.

Perluasan kewenangan MK untuk menguji Perpu diawali dengan gugatan atas Uji Material Perpu Nomor Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diajukan oleh perkumpulan Advokat yang salah satunya adalah Saor Siagian pada tanggal 21 Oktober 2009 dengan registrasi Nomor 138/PUU-VII/2009.

Dalam putusannya hakim menolak permohonan dari pemohon dengan mempertimbangkan bahwa Pemohon sebagai advokat tidak memiliki legal standing untuk mengajukan permohononan uji materi atas Perpu Nomor 4 Tahun 2009 dengan dasar bahwa tidak terdapat kerugian yang spesifik  aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi atas kerugian yang dialami pemohon dengan terbitnya Perpu tersebut.

Namun demikian, dalam pertimbangannya hakim konstitusi memperluas kewenangan untuk menguji kesesuaian Perpu dengan UUD 1945. Dalam pertimbangannya hakim berpendapat bahwa Perpu melahirkan norma hukum dan sebagai norma hukum baru akan dapat menimbulkan: Pertama status hukum baru, Kedua hubungan hukum baru, dan Ketiga akibat hukum baru. Norma hukum tersebut lahir sejak Perpu disahkan dan nasib dari norma hukum tersebut tergantung kepada persetujuan DPR untuk menerima atau menolak norma hukum Perpu. Namun demikian sebelum adanya pendapat DPR untuk menolak atau menyetujui Perpu, norma hukum tersebut adalah sah dan berlaku seperti Undang-Undang. Oleh karena dapat menimbulkan norma hukum yang kekuatan mengikatnya sama dengan Undang-Undang maka terhadap norma yang terdapat dalam Perpu tersebut Mahkamah dapat menguji apakah bertentangan secara materiil dengan UUD 1945. Dengan demikian Mahkamah berwenang untuk menguji Perpu terhadap UUD 1945 sebelum adanya penolakan atau persetujuan oleh DPR, dan setelah adanya persetujuan DPR karena Perpu tersebut telah menjadi Undang-Undang;

Leave a Reply