Mengenal Istilah Accountability, Responsibility, dan Liability dalam Pertanggungjawaban Hukum

Kata-kata Accountability, Responsibility, dan Liability merupakan kata yang terkait dengan pertanggung jawa ban dalam hukum. Beberapa orang (mungkin termasuk saya dahulu) seperti mempersamakan ketiga istilah tersebut ketika ingin menulis kata pertanggung jawaban dalam bahasa inggris. Misalkan kata pertanggungjawaban negara diterjemahkan ke dalam bahasa inggris menjadi State Accountability atau  State Responsibility atau State Liability. Secara sepintas memang istilah ini memiliki arti yang sama, jika kita melihat arti terse


but di kamus bahasa inggris maka kita memperoleh defenisi yang sama yaitu berkaitan dengan  tangung jawab.  Misalkan saja kita mengambil pengertian dari kamus dari oxford dictionary, maka ketiga istilah diartikan sebagai berikut:

Accountability: The fact or condition of being accountable; responsibility.

 

Resposibility: (1)The state or fact of having a duty to deal with something or of having control over someone, (2) The state or fact of being accountable or to blame for something. (3)The opportunity or ability to act independently and take decisions without authorization.

 

Liability: The state of being legally responsible for something.

Tulisan ini saya tulis karena perdebatan panjang dengan dosen pembimbing saya sewaktu mengerjakan tugas akhir saya, sekitar tiga tahun yang lalu. kebetulan saya merupakan anak hukum internasional maka pemaknaan atas tiga istilah tersebut sangat penting karena dalam hukum internasional penggunaan ketiga istilah tersebut sungguh lah berbeda. Ketiga isitilah ini penting diketahui ketika menerapkan istilah tanggungjawab negara dalam hal  penulisan judul, dengan demikian pemaknaan dari judul tersebut tidak lah salah.

Langsung saja ke topik, Di bawah saya akan berbagi beberapa penggunaan ketiga kata tersebut secara tepat yang dapat digunakan teman-teman gunakan  dalam dunia hukum.

Accountability

kata accountability merupakan bentuk pertanggungjawaban yang sering digunakan pada istilah akutansi. Hal ini dikaitkan dengan laporan keuangan. Seperti Laporan Keuangan Pemerintah Pusat merupakan bentuk pertanggung jawaban dari pemerintah pusat atas penggunaan dari keuangan yang telah digunakan pada priode akutansi atau dalam laporan keuangan pemerintah daerah merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pemerintah daerah atas penggunaan keungan daerah dalam satu priode akutansi Dalam laporan keuangan tersebut stakeholder dalam hal ini rakyat yang diwakili oleh DPR dapat menelusuri atas penggunaan keuangan negara yang dibelanjakan oleh negara dalam waktu satu tahun, hal ini yang disebut dengan accountability.

Responsibility

Kata Responsibility merupakan bentuk pertanggungjawaban yang sering digunakan dalam hal menanggung beban dari pelanggaran yang telah dilakukan. Misalkan apabila pelanggaran yang dilakukan langsung oleh negara  melalui organ-organnya maka negara tersebut harus mempertanggungjawabkan pelanggaran tersebut.  Misalkan dalam hal negara melakukan kejahatan genosida melalui pasukan meliternya, maka negara tersebut harus  bertanggung jawab atas pelanggaran hukum tersebut. Contoh konkretnya adalah ketika Amerika serikan melakukan embargo atas Indonesia pada tahun 1999 s.d. 2005 dalam kaitannya dengan pengadaan senjata meliter akibat  pelangaran HAM yang dilakukan ABRI(Sekarang TNI) di Timor Timur yang dikenal dengan peristiwa santa cruz dimana ABRI melakukan penembakan atas Demonstran Timor Timur, sebagai bentuk pertangungjawaban Indonesia mungkin saja kita dituntut dalam Pengadilan Internasiona atau pengadisan khusus HAM.

Pengertian lain dari responsibility ini adalah dikaitkan dengan kata melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku seperti Negara Bertanggung jawab atas nasib fakir miskin dan anak telantar di Indonesia, hal ini dimaknai sebagai Indonesia berkewajiban untuk memelihara nasib fakir miskin yang ada di Indonesia.

Kedua defenisi  pertanggungjawaban tersebut di atas akan selalu dikaitkan dengan kata-kata responsibility, sehingga untuk menggunakan istilah pertanggung jawaban dalam kedua konteks diatas dapat menggunakan state responsibility.

Untuk mengetahui dasar pemikiran pertanggungjawaban ini perlu dipelajain lebih lanjut  lagi terkait dengan pemikiran atas  pertanggungjawaban  korporasi sebagai subjek dalam hukum pidana. Disini

Liability

Liability merupakan pertanggungjawaban dalam konteks seseorang harus mempertanggungjawabankan atas perbuatan yang dilakukan oleh orang lain. Berbeda dengan jenis pertanggungjawaban sebelumnya, istilah Liability ini mengacu pada pertanggung jawaban atas perbuatan orang lain. Dalam  KUHPerdata Indonesia jenis pertanggungjawaban ini dikenal melalui pasal 1367 Kuhperdata yang menyatakan bahwa seorang tidak hanya bertanggungjawab atas kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungjawabnya atau dibawah pengawasannya.

Contoh: orang tua bertanggungjawab atas kerugian yang disebabkan oleh anak-anaknya, majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang lain untuk mewakili urursan-ursan mereka seperti supir yang menabrak orang lain, maka segala kerugian yang diderita dapat dipertanggungjawabkan oleh majikannya. Guru atau kepala sekolah bertanggungjawab atas kerugian yang disebabkan oleh anak muridnya. Kepala Tukang bertanggungjawab atas kerugian yang disebabkan oleh tukannya, dan banyak lagi contoh jenis pertanggung jawaban jenis ini.

contoh dalam pertanggungjawaban negara

Dalam konteks negara jenis pertanggungjawaban yang bisa dikenakan sebagai tanggungjawab negara adalah misalkan atas pembakaran hutan yang berada diwiliyah Indonesia, namun asap-asap yang dihasilkan menyebar ke negara sebelah seperti Malaysia atau Singapura. Maka negara Indonesia bertanggungjawab atas seluruh kerugian yang disebabkan oleh asap tersebut walaupun kita ketahui bahwa pembakaran lahan itu dilakukan oleh perusahaan-perusahaan sawit yang sedang ingin membuka lahan sawit baru.

Selain itu pertanggungjawaban atas dampak perubahan iklim juga dapat dipertanggungjawabkan kepada negara, walaupun gas rumah kaca dilakukan oleh swasta sendiri dan masyarakat. Namun Indonesia tetap bertanggungjawab atas kerugian yang disebabkan atas gas rumah kaca yang dihasilkan.

Dalam konteks ini istilah yang tepat digunakan adalah kata “Liability”.



3 thoughts on “Mengenal Istilah Accountability, Responsibility, dan Liability dalam Pertanggungjawaban Hukum”

  1. Pingback: Dasar  Pertanggung-jawaban Korporasi sebagai Subjek Hukum Tindak Pidana -

Leave a Reply