Pengertian dan Istilah Korporasi Sebagai Subjek Hukum pada Tindak Pidana

Korporasi / Badan Hukum (dalam tulisan ini istilah yang digunakan adalah Korporasi) dalam hukum pidana tidak dikenal dalam hukum pidana. Doktrin yang dikenal terkait dengan pertanggungjawabn itu adalah subjek hukum pada tindak pidana adalah orang per orang. Dokrin ini dikenal dengan istilah societas delinquere non potest yang berarti badan hukum (Recht Persoon) tidak dapat dipidana . Prinsip ini dapat dilihat Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa “jika ditentukan pidana karena pelanggaran bagi pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris, maka pidana itu tidaklah dijatuhkan atas anggota pengurus atau komisaris, jika terang bahwa pelanggaran itu terjadi bukan karena kesalahannya.

Kajian Etimologi

Secara etimologi Korporasi, jika mengacu pada tata bahasa pada bada jaman bad pertengahan berasal dari kata “corpus” yang dapat diartikan dalam bahasa Indonesia berarti badan atau memberikan badan atau membadankan.

Berdasarkan buku Prof. Satjipto Rahrdjo yang berjudul ilmu hukum  yang diterbitkan di Bandung Tahun 1986 halaman 110 Pasal 8 ayat (2) dari reglement op de burgerlijke rechtsvordering dikatakan sebagai berikut:

“indien de eischende of verwerende partij eene corporation maatschap of handelsvereeninging is, zal hare benaming en de plaats van naam, voornamen moeten warden uitgedrukt”

Dari pasal 8 ayat (2) tersebut dapat dilihat bahwa yang lama memuat istilah korporasi namun kemudian pada tahun 1938 pasal ini diubah menjadi recht person  yang dimaknai sebagai istilah Korporasi, adapun kutipan ayat tersebut adalah sebagai berikut

“indien de eischende of verwerende partij een rechtspersoon of vennootschap is zal haar benaming”

Pengertian korporasi sebagai badan hukum juga ditemukan dalam black’s law dictionary, yang menyatakan bahwa :

“An entity (usually a busibess) having authority under law to acy as a single person distinct from the shareholders who own it and having rights to issue stock and exist indefinitely, a group or succession of persons stablished in accordance with legal rules into a legal or jurist person that has legal personality distinct from the natural persons who make it up, exist indefinitely apart from them, and has the legal powers that isconstituution gives it”.

Dari pengertian korporasi sebagai badan hukum diartikan bahwa:

  1. suatu entitas pada umumnya adalah pelaku bisnis yang mempunyai kewenangan berdasarkan hukum untuk melakukan tindakan selaku “orang”. Dalam nomenklatur “orang” ini tidak termasuk atas pemegang saham atas perusahaan tersebut;
  2. Sekelompok orang yang dibangun berdasarkan aturan peraturan perundang-undangan menjadi badan hukum yang mempunyai sifat berbeda dengan pengertian orang sebagai subjek hukum bukan badan hukum.

Pengertian dari Pakar dan Hukum Positif Indonesia

Dari beberapa pakar hukum penulis akan menguraikan apa yang dimaksud dengan rechpersoon itu sendiri:

  1. Utrecht mendefinsikan rechtspersoon tersebut merupakan badan yang menurut hukum berkuasa menjadi pendukung hak, selanjutnya dijelaskan bahwa badan hukum setiap pendukung hak yang tidak berjiwa atau yang lebih tepat bukan manusia. Ditambahkan lagi bawah rechtpersoon adalah gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai suatu subjek hukum tersendiri suatu personafikasi. Korporasi adalah badan hukum yang memiliki ke anggotaan tetapi mempunyai hak dan kewajiban sendiri yang terpisah dari hak dan kewajiban masing-masing anggota;
  2. Sementara Satjipto Rahardjdo menjelaskan bahwa rechtpersoon menyatakan fisiknya dan kedalam hukum memasukkan unsur animus (Kehendak yang Sah) yang membuat badan itu mempunyai kepribadian, sehingga badan hukum itu adalah ciptaan hukum, maka kecuali penciptaannya, kematiannya pun juga di tentukan oleh hukum;

Dari Hukum Positif Indonesia pengertian korporasai salah satunya dapat dilihat pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang 
menyatakan bahwa Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisir baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Leave a Reply