Perdebatan-Perdebatan Terkait Dikeluarnya Perpu Ormas Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2017

Dengan  keluarnya Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan mendatangkan berbagai macam perdebatan-perdebatan sehingga beberapa pihak yang kontra atas dikeluarnya perpu tersebut sedang melakukan uji material atas Perpu Nomor 2 Tahun 2017.



Dari beberapa perndapat-pendapat yang berkembang di masyarakat, kami merangkum beberapa pendapat-pendapat para pakar ataupun pemerintah apakah kontra ataupun pro, yaitu:

Refly Harun

Dalam keterangannya di Metro Pagi Prime Time menegaskan pendapatnya bahwa (1) perpu tidak secara spesifik dimaksudkan untuk organisasi tertentu saja; (2) Perpu tidak hanya mensyaratkan Pancasila sebagai syarat pemubaran partai, melainkan terdapat syarat-syarat lain yang dapat digunakan oleh Pemerintah untuk membubarkan organisasi masyarakat.(3)Perpu menyimpangi prinsip due proccess of law. Dengan tiga point di atas hak masyarkat untuk berserikat dan berkumpul itu dilanggar;

Mahmud MD

Dalam acara Rossi Kompas TV memberikan tanggapan bahwa, dikeluarkannya Perpu Omas tersebut dalam hal kegentingan khusus atas organisasi HTI yang memang harus dengan seara dibubarkan, yang mana jika menggunakan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 membutuhkan waktu yang lama untuk membubarkan organisasi yaitu melalui peringatan-peringatan dan kemudian menunggu keputusan pengadilan, sementara organisasi ini harus dengan segera dibubarkan. Prof. Mahmud MD menambahkan bahwa karena gerakan HTI sejak awal adalah gerakan ideologis yang ingin mengganti dasar negara.

Yusril Ihza Mahendra

Sebagaimana dikutip dalam acara ILC dengan thema “Panas Setelah Perpu Ormas” terdapat setidak 3 pendapat beliau sebagai dasar untuk tidak setuju atas dikeluarkannya perpu tersebut, yaitu:

Pertama, Hal-Hal yang secara material didalamnya terdapat multi tafsir seperti Pasal 59 ayat (4) huruf c, dilarang menganut mengembangkan menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila. Menurut beliau siapa yang dapat menafsirkan Pancasila? karena tafsiran Pancasila ditafsirkan berbeda-beda setiap rezimnya.

Kedua, Kemudian Beliau menjelaskan bahwa mendirikan Ormas merupakan Hak dari masyarakat Indonesia yang dijamin pada Pasal 28 UUD 1945, dengan demikian Pendirian Ormas bukan izin. Izin dalam artian beliau adalah kebolehan melakukan suatu larangan, misalkan Polisi mengeluarkan SIM, pada prinsipnya setiap orang dilarang untuk mengendarai mobil karena mobil dapat membahayakan bagi keselamatan orang. Namun ketika Polisi memberikan Izin kepada seseorang untuk mengemudi di Jalan maka Seseorang tersebut dapat mengendarai mobil di jalan raya yang sebenernya dilarang. Ketika si pengendara melakukan pelanggaran-pelanggaran maka SIM orang tersebut dapat dicabut oleh Si pemberi Izin, yaitu Polisi. Dalam pendirian Ormas, hubungan pemerintah dengan ormas bukan antara Pemberi Izin dan Penerima Izin, melainkan pendirian ormas merupakan hak yang dijamin oleh konstitusi sehingga pemerintah tidak dapat secara sepihak untuk membubarkan Ormas tertentu.

Ketiga, Pengaturan Pidana yang ada pada perpu tersebut tidak pernah ada apakah ada pada jaman belanda, orde lama ataupun orde baru. Menurut beliau pemidanaan atas ormas dibebankan pada Pimpinan Ormas, bukan pada anggota-anggota organisasi.

Nu Sron Wahid

Perpu ini dilihat dari sebuah strategi Negara untuk membentengi negara dari ancaman yang nyata terhadap masa depan Ideologi bersama yang telah disepakit bersama yakni Pancasila.

 

Leave a Reply