Saya setuju atas Hak Angket Komisi Pemeberantasan Korupsi(KPK), kalau?

Hari ini saya ingin menulis tentang pendapat pribadi saya terkait dengan isu yang sangat panas akhir-akhir ini yaitu pembentukan Hak Angket KPK(Komisi Pemberantasan Korupsi)yang mana pendapatan ini hanya berasal dari hati saya sendiri tanpa mempertimbangkan dari berbagi macam aspek-aspek hukum yang ada baik dari segi legalitas dan  validitas atas data-data yang digunakan hak angke atau mungkin banyak aspek-aspek legal yang berkembang secara luas di luar sana apakah pro atau kontra atas pembentukan Hak Angket ini.

Pada intinya saya setuju hak angket atas Kinerja KPK, dan kemudian saya tidak setuju atas Hak Angket KPK, kenapa demikian? berikut alasan saya;

Pada awalnya tujuan  atas pembentukan hak angket bisa dikatakan merupakan tujuan yang sangat MULIA, yaitu: “UNTUK MELAKUKAN PENGUATAN-PENGUATAN KEPADA KPK”. artinya Anggota Hak Angket  melakukan penyeledikan atas Kinerja KPK, kemudian ketika menemukan kelemahan-kelemahan yang ada pada tubuh KPK, maka anggota hak angket akan memikirkan solusi-solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang mereka temukan, sehingga memang benar terdapat penguatan-penguatan kepada KPK apakah dari segi regulasi, kelembagaan, sumber daya manusia, teknologi, dan lain sebagainya.

Apabila tujuannya awalnya demikian maka Hak Angket KPK saya dukung 100%, namun seiring dengan berkembangnya pemikiran-pemikiran anggota hak angket maupun anggota DPR lainnya maka saya sedikit kwatir atas tujuan hak angket KPK ini

Misalkan Politisi PDIP Henry Yosodiningrat sebagaimana dikuti dari laman kumparan.com menyatakan bahwa KPK perlu dibekukan untuk sementara waktu untuk penataan ulang lembaga antirasuah ini sehingga kedepan ada lembaga pemberantasan korupsi yang betul-betul berwibawa. Tentu saja apabila rekomendasi tersebut dilaksanakan sangat menguntungkan para pelaku Korupsi. Dengan logika tersebut mungkin saja pemerintah, kementerian-kementerian, Pemerintah Daerah, Lembaga-Lembaga Negara baik itu DPR, MA, MK juga harus dibekukan karena semua organisasi tersebut masih melakukan penataan-penataan atas lembaganya masing-masing untuk dapat bekerja secara efektif, efesien, dan ekonomis. Contoh lain, beberapa pendapat yang berkembang adalah Kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dialihkan ke Kepolisian dan Kejaksaan. Pendapat ini sama saja mengkibiri KPK itu sendiri, kalua KPK hanya memiliki tugas preventif saja, tugas tersebut tumpang tindih dengan Inpesktorat pada Pemerintah Daerah dan Pemerintah atau lembaga pengawas pada lembaga lainnya, dan lama kelamaan KPK akan redup dengan sendirinya.

Maka dari itu rekomendasi dari Hak Angket KPK menjadi peranan penting diperhatikan, atas rekomendasi yang dihasilkan akan terlihat tujuan para pengusul Hak Angket KPK yang sebenarnya apakah memang benar menguatkan KPK atau melemahkan KPK.

Sangat diharapkan rekomendasi yang diajukan adalah rekomendasi yang dapat menjawab atas permasalahan permasalahan KPK yang ada, bukan malahan membatasi kewenangan KPK dalam pemeberantasan Korupsi di Indonesia. Lelucon yang mungkin sepadan atas rekomendasi hak angket adalah “ kalau ingin menyembuhkan sakit kepala, yang dihilangkan adalah hal-hal yang mungkin menyebabkan sakit kepala. bukan malahan kepalanya yang dipenggal.

Di atas saya menyebutkan bahwa saya juga tidak setuju dengan Hak Angket KPK ini. Berikut merupakan alasan saya tidak setuju atas hak angket ini:

1.Hak Angket tebang Pilih

Kalo yang dipermasalahkan pada KPK adalah masalah tebang pilih kasus, saya akan membalikkan pertanyaan itu kembali kepada DPR, kenapa harus Hak Angket hanya diperlakukan atas kinerja KPK? bukannya masih banyak lembaga-lembaga penting lainnya yang harus diselidiki, misalkan saja kejaksaan dengan beberapa kasus penyuapan atau kepolisian, lembaga BP POM, kementerian-kementerian, dan lembaga lainnya yang mana penggunaan atas keuangan negara jauh lebih besar.

Pada dasar memilih-milih kasus adalah yang wajar. Wajar dalam artian bahwa KPK dihadapkan pada kondisi yang mana semua objek pemeriksaanya bermasalah, tentunya kita pasti memilih-milih kasus yang jumlahnya signifikan. Kalau semuanya ingin diperiksa dan dilakukan penyidikan, penyelidikan, dan penuntutan maka sangat membutuhkan sumber daya manusia yang sangat banyak. Maka dalam hal ini peran trigger mechanism KPK sangat dibutuhkan ditambah dengan koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya.

Dan kalau misalkan Hak Angket KPK menemukan pemilihan kasus yang telah dilakukan oleh KPK berdasarkan atas kepentingan kekuasaan yang sedang berkuasa ataupun kekuasaan yang sebelumnya maka sangat diharapkan bahwa Anggota Angket ini bisa mengungkapkan secara terang benerang(kalau berani) mulai dari siapa yang mengintervensi KPK, dalam kasus apa, dan bentuk intervensinya seperti apa. Apabila Anggota Hak Angket tidak bisa mengungkapkannya secara terperinci maka menurut saya pemeriksaan yang dilakukan tidak ada gunanya.

2. Pemeriksaan dilakukan Secara Terbuka

Seperti yang kita ketahui semua bahwa pemeriksaan yang dilakukan Anggota Hak Angket sifatnya terbuka, media dengan gampangnya meliput seluruh proses pemeriksaaan mulai dari pemeriksaan saksi-saksi yang telah disumpah, pemeriksaan fisik ke Rumah Aman, dan Pemeriksaan Ke Suka Miskin.

Sampai saat ini saya belum mengerti apa tujuan pemeriksaan dilakukan secara terbuka, menurut saya pemeriksaan ini seolah-seolah menyajikan pemeriksaan seolah-olah pemeriksaan yang dilakukan di muka pengadilan. Dari pemeriksaan yang telah dilakukan, Tim Pansus KPK memposisikan dirinya sebagai pemeriksa atau pihak yang melakukan investigasi, bukan malahan memposisikan diri sebagai Hakim atas KPK.

Kita ketahui bahwa Hak Angket merupakan hak untuk melakukan penyelidikan yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dalam melakukan penyelidikan instansi sekelas Kepolisian, Kejaksaan, ataupun Pemeriksaan investigasi yang dilakukan oleh BPK dilakukan secara tertutup. Kemudian setelah pemeriksaan yang dilakukan telah selesai maka hasil pemeriksaan akan dilaporkan. Kalau dalam Kepolisian dan Kejaksaan hasil pemeriksaan menjadi dasar melakukan penuntutan kemudian hasil tersebut dibuka untuk publik di pengadilan(kecuali untuk kasus-kasus yang berhubungan dengan kesusilaan). Kemudian BPK hasil pemeriksaan BPK akan menjadi terbuka untuk public apabila laporan hasil pemeriksaan telah diberikan kepada stakeholdernya apakah itu DPRD atau DPR.

Mengapa harus dilakukan secara tertutup, menurut saya karena dalam peroses penyelidikan tidak semua alat bukti yang diperiksa benar, alat-alat bukti tersebut harus diuji satu sama lain sehingga diperoleh kebenaran yang sebenarnya kemudian hasil pemeriksaan dapat diuji kebenarannya. Bisa dibayangkan apabila pemeriksaan Kinerja KPK yang dilakukan oleh Anggota Hak Angket DPR dilakukan secara terbuka dan kemudian keterangan saksi yang belum tentu benar menjadi konsumsi publik. Hal ini akan merugikan  terhadap semngat pemberantasan korupsi itu sendiri, kenapa demikian? Keterangan yang menempatkan KPK pada posisi yang salah dijadikan sebagai dasar oleh beberapa pihak untuk mencemarkan nama baik KPK yang selama ini sudah dipercaya oleh masyarakat. Sehingga lagi-lagi, yang akan diuntungkan adalah Koruptor. Para Koruptor akan tertawa lebar-lebar ketika mendengar suara-suara anggota DPR yang menyerukan kata-kata seperti ini: Bubarkan KPK! Batasi Kewenangan KPK! KPK hanya sebatas Preventif Saja! Bekukan Anggaran KPK! Apakah itu yang Anda inginkan? wahai wakil rakyat yang mulia.

Hak Angket atas Kinerja KPK masih menjadi perdebatan dikalangan masyarakat, akademisi, dan politisi di Indonesia. Terlepas dari pada itu pada intinya Hak Angket DPR atas Kinerja  KPK adalah baik apabila terdapat Tujuan Mulia oleh Pengusul dan Anggota Hak Angket. Semoga tujuan Mulia tersebut tidak dijadikan tameng untuk menutupi dan melindungi para Koruptor dari pantauan KPK yang merupakan satu-satunya lembaga negara yang masih dipercaya oleh Rakyat Indonesia.

Tetapi apapun itu, masyarakat Indonesia telah pintar dan cerdas melihat arah Hak Angket ini, jangan sesekali mengatasnamakan Rakyat Indonesia untuk melemahkan KPK, masyarakat angkat marah dengan caranya sendiri.

2 thoughts on “Saya setuju atas Hak Angket Komisi Pemeberantasan Korupsi(KPK), kalau?”

  1. Itu dinamika yang sekarang berkembang bung Indra, banyak yang memanfaatkan kelompok-kelompok yang lemah untuk kepentingan segelintir orang. Kita hanya bisa kritisi, didengar ok, klo engga ya sudah..

Leave a Reply