Sejarah Lahirnya Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1955)

Hukum Pidana Ekonomi didasarkan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi yang ditandatangani pada tanggal 11 Mei 1955 oleh Presiden Pertama RI yaitu Bpk. Soekarno, dan diundangkan pada pada tanggal 13 Mei 1955.  Sebagaimana dikutip dalam buku Dr. Moh. Hatta dijelaskan bahwa roh dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1955 sesungguhnya berasal dari Rechten Ordonansi  yang juga dikenal dengan ordonansi bea yang ada sejak tahun 1882 yang diundangkan dengan staatsblad 1882 Nomor 240 yang kemudian di umumkan kembali dengan Staarblad 1931 Nomor 471. Rechten Ordonansi  mengatur tentang penyeludupan yang dianggap sangat merugikan rakyat, jika melihat tanggal dikeluarnya peraturan tersebut maka sudah jelas kiranya penggelapan dianggap sebagai kejahatan kurang lebih 100 tahun sebelum dikeluarnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1955.

Sebagaimana dikutip dari buku Hukum Pidana dan Kegiatan Perekonomian karangan  Dr. Moh. Hatta S.H., M.Kn menyatakan bahwa  perbuatan penyeludupan  sangat menguntungkan bagi pelakunya tetapi sebaliknya sangat merugikan bagi negara yang pada akhirnya akan mengacaukan perekonomian, perdagangan dan negara yang secara tidak langsung atau tidak langsung dapat dikategorikan sebagai perbuatan merongrong negara seperti dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 14 PNPS/1963 tentang Kegiatan Pemberantasan Tindak Pidana Subversi.

Maka jika melihat kegentingan atas penyeludupan atas perekonomian negara maka Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1955 tersebut. Kegentingan Ekonomi pada saat itu dianggap telah menggangu perekonomian bangsa indonesia. Melihat pertimbangan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1955 tersebut dapat dilihat bahwa lahirnya  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1955 disebabkan karena tidak efektifnya penyusutan, penuntutan dan pengadilan perbuatan yang merugikan perekonomian Negara.

Sistematika Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1955 terdiri dari  50 pasal dan 11 Bab yang terdiri dari:

Bab I Tentang tindak Pidana Ekonomi

Bab II Tentang Hukuman-Pidana dan Tindakan

Bab III Tentang cara mengusut tindak pidana ekonomi

Bab IV  Tentang Tindakan Tindakan Tata Tertib Sementara

Bab V  Tentang Perbuatan-Perbuatan yang Bertentangan dengan Hukum Pidana atau tindakan tata tertib

Bab VI Tentang Kekuasaan dan Susunan Pengadilan

Bab VII Tentang pemeriksaan di muka pengadilan  dalam tingkat pertama

Bab VIII Tentang perbandingan

Bab IX Tentang Permohonan Kasasi

Bab X Tentang Badan-Badan atau Pegawai Penghubung

Bab XI Ketentuan Peralihan

Berdasarkan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1955 maka yang disebut dengan tindak pidana ekonomi terdiri dari 3 perbuatan, yaitu:

1.Pelanggaran sesuatu ketentuan dalam atau berdasarkan

  • “Ordonnantie Gecontroleerde Goederen 1948” (“Staatsblad” 1948 No. 144), sebagaimana diubah dan ditambah dengan “Staatsblad” 1949 No. 160;  tentang pelanggaran terhadap prosedur impor, ekspor
  • “Prijsbeheersing-ordonnantie 1948” (“Staatsblad” 1948 No. 295);
  • “Undang-undang Penimbunan Barang-barang 1951 ” (Lembaran Negara tahun 1953 No.4);
  • “Rijsterdonnantie 1948” (“Staatsblad” 1948 No. 253);
  • “Undang-undang Darurat kewajiban penggilingan padi” (Lembaran Negara tahun 1952 No.33);dan
  • Deviezen Ordonnantie 1940″ (“Staatsbld” 1940 No. 205). tentang Pelanggaran dalam bidang Devisa.

2.Tindak-tindak pidana tersebut dalam pasal-pasal 26, 32 dan 33 undang-undang darurat ini

  • Dengan sengaja tidak memenuhi tuntutan pegawai pengusut, berdasarkan suatu aturan dari undang-undang darurat ini adalah tindak-pidana ekonomi;
  • Barangsiapa sengaja berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan suatu hukuman-tambahan sebagai tercantum dalam pasal 7 ayat 1 sub a, b atau e, dengan suatu tindakan tata-tertib seperti tercantum dalam pasal 8, dengan suatu peraturan seperti termaksud dalam pasal 10, atau dengan suatu tindakan tata-tertib sementara, atau menghindari hukuman tambahan, tindakan tata-tertib, peraturan, tindakan tata-tertib sementara seperti tersebut di atas, maka ia melakukan suatu tindak-pidana ekonomi.
  • Barangsiapa sengaja, baik sendiri maupun dengan perantaraan seorang lain, menarik bagian-bagian kekayaan untuk dihindarkan dari tagihan-tagihan atau pelaksanaan suatu hukuman, tindakan tata-tertib atau tindakan tata-tertib sementara, yang dijatuhkan berdasar undang-undang darurat itu, maka ia melakukan suatu tindak-pidana ekonomi.

3. Pelanggaran sesatu ketentuan dalam atau berdasar undang-undang lain, sekadar undang-undang itu menyebut pelanggaran itu sebagai tindak-pidana ekonomi.

Dari Pasal 1 di atas dapat diketahui bahwa pada dasarnya peraturan-peratura tindak pidana ekonomi telah ada jauh sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1955 ini. Diundangkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1955 terdapat setidaknya 3 kemajuan dalam bidang Tindak Pidana Ekonomi Indonesia, yaitu:

  • Dengan diundangkannya uu tersebut maka pemerintah telah melakukan usaha mengkodefikasi atau menklasifikasi tindak pidana yang ada sebelumnya yang berdasarkan pendapat pemerintah dianggap mengganggu system perekonomian;
  • Menambahkan pasal terkait dengan penegakan hukum tersebut sehingga pihak-pihak yang di anggap menghambat kegiatan pemberantasan tindak pidana ekonomi;
  • Hadirnya Undang-Undang tersebut tidak mempersempit defenisi tindak pidana tersebut, namun memperluas cakupan tindak pidana ekonomi dengan memberi ruang kepada undang-undang lain untuk mengatur tindak pidana ekonomi.

 

10 thoughts on “Sejarah Lahirnya Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1955)”

  1. Pingback: Jenis-jenis Perbuatan yang Termasuk Tindak Pidana -

  2. Pingback: Viagra vs cialis vs levitra

  3. Pingback: Buy cialis online

  4. Pingback: Buy cialis online

  5. Pingback: Cialis 20mg

  6. Pingback: Cialis 20mg

  7. Pingback: Cialis online

  8. Pingback: cialisvi.com

  9. Pingback: sirius latest movs20 abdu23na517 abdu23na36

  10. Pingback: latestvideo sirius759 abdu23na5159 abdu23na23

Leave a Reply