UU No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan

Diundangkannya UU No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan

UU No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan disahkan oleh Megawati Soekarno Putri pada tanggal 23 Maret 2003 di Jakarta dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 39. Undang-Undang ini menyempurnkan peraturan-peraturan mengenai ketenagakerjaan sebelumnya yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan dalam pembangunaan ketenagakerjaan di Indonesia.

A. Landasan, Asas-Asas Hukum, dan Tujuan

Landasan dan asas-asas hukum ketenagakerjaan diatur dalam Pasal 2-4 Undang-undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yakni berbunyi :Pasal 2 “Pembangunan ketenagakerjaan berlandasan Pancasila dan Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Sedangkan untuk tujuan hukum ketenagakerjaan diaturdalam pasal 4 Undang-undang No 13 Tahun 2003 Teentang ketenagakerjaan yang berbunyi : Pembangunan ketenagakerjaan bertujuan :

  1. memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi
  2. Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah
  3. Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan
  4. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. Pembangunan ketanagakerjaan diselenggarakan atas asas keterpaduan dengan melalui koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah artinya asas pembangunan ketanagakerjaan pada dasarnya sesuai dengan asas pembangunan nasional khususnya asas demokrasi pancasila serta asas adil dan merata.
  5. Lembaga-Lembaga Ketenagakerjaan

Dalam UU NO 13 TAHUN 2003 tentang Keteangakerjaan disebutkan terdapat dua lembaga yang mengatur tentang ketenagakerjaan. Lembaga tersebut yaitu lembaga bipartite dan lembaga tripartite.

B. Lembaga kerja sama bipartit

Lembaga kerja sama bipartit adalah forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hubungan industrial di satu perusahaan yang anggotanya terdiri dari pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh yang susah tercatat instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan atau unsur pekerja/buruh.

Ketentuan mengenai tata cara pembentukan dan susunan keanggotaan lembaga kerja sama bipartit diatur dengan Keputusan Menteri.

C. Pembentukan LK Bipartit

Dasar hukum pembentukan Lembaga Kerjasama (LK) Bipartit di Perusahaan sesuai dengan SK Menteri Tenaga Kerja No. 328 tahun 1986 dengan jalan :

  • Mengadakan penyuluhan kepada para peserta “Target Group”
  • Melakukan evaluasi pemahaman peserta
  • Pengajuan pembentuka :
  • Adanya inisiatif dari peserta (pengusaha, SP/Pekerja)
  • Semua pihak menyatakan berkepentingan dan membutuhkan
  • Mengarahkan para peserta ke dalam 3 (tiga) kelompok kepentingan
  • Kelompok persiapan pembentukan
  • Kelompok penyusunan komposisi keanggotaan / kepengurusan
  • Kelompok penyusunan program Lembaga Kerjasama (LK) Bipartit
  • Memplenokan hasil kerja dan menjadikan sebagai kesepakatan bersama bagi pembentukan Lembaga Kerjasama (LK) Bipartit di Perusahaan
  • Menyampaikan Berita Acara Pembentukan kepada kepala dinas tenaga kerja untuk mendapatkan pendaftaran

Secara khusus komposisi Lembaga Kerjasama (LK) Bipartit memiliki sedikit-dikitnya 6 (enam) orang yang terdiri dari 3 (tiga) orang wakil pekerja atau Serikat Pekerja, 3 (tiga) orang wakil pengusaha dengan susunan sebagai berikut :

  • 1 orang ketua merangkap anggota
  • 1 orang wakil ketua merangkap anggota
  • 1 orang sekretaris merangkap anggota, serta sekurang-kurangnya 3 orang anggota

Tugas :

  1. Menampung, menanggapi dan memecahkan masalah ketenagakerjaan
  2. Menghindari sedini mungkin timbulnya kesalahpahaman dan perbedaan pendapat dalam permusyawaratan yang menyangkut kepentingan bersama
  3. Menunjang dan mendorong terciptanya disiplin kerja, ketenangan dan ketentraman kerja, kegairahan kerja serta ketenaganan usaha
  4. Menegakkan eksistensi dan peranan lembaga-lembaga ketenagakarjaan yang ada di perusahaan yang berkaitan dengan masalah ketenagakerjaan
  5. Mengamalkan prinsip-prinsip kepemimpinan Pancasila.

 3. Lembaga tripartit

Lembaga kerja sama tripartit adalah forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari unsur organisasi pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh dan pemerintah.

Lembaga kerja sama tripartit memberikan pertimbangan, saran dan pendapat kepada pemerintah dan pihak terkait dalam penyusunan kebijakan dan pemecahan masalah ketenagakerjaan.

Lembaga Kerja sama Tripartit terdiri dari :

  1. Lembaga Kerja sama Tripartit Nasional, Provinsi dan Kabupataen/Kota; dan
  2. Lembaga Kerja sama Tripartit Sektoral Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

Keanggotaan Lembaga Kerja sama Tripartit terdiri dari unsur pemerintah, organisasi pengusaha, dan serikat pekerja/serikat buruh.

Tata kerja dan susunan organisasi Lembaga Kerja sama Tripartit diatur dengan Peraturan Pemerintah. Berdasarkan PP No. 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerjasama Tripartit pada pasal menyatakan susunan organisasi lembaga kerjasama Tripartit adalah :

Susunan Lembaga kerjasama Tripartit Nasional

  1. Ketua merangkap anggota, dijabat oleh Menteri
  2. 3 (tiga) Wakil Ketua merangkap anggota, masing-masingdijabat oleh anggota yang mewakili unsur Pemerintah yang berasal dari instansi Pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan organisasi pengusaha, dan serikat pekerja/serikat buruh
  3. Sekretaris merangkap anggota, dijabat oleh anggotayang mewakili unsur Pemerintah yang berasal dari instansi Pemerintah yang bertanggung jawab di bidangketenagakerjaan
  4. Beberapa orang anggota sesuai dengan kebutuhan.

Susunan Lembaga kerjasama Tripartit Provinsi

  1. Ketua merangkap anggota, dijabat oleh Gubernur
  2. 3 (tiga) Wakil Ketua merangkap anggota, masing-masing dijabat oleh anggota yang mewakili unsur Pemerintah yang berasal dari satuan organisasi perangkat daerah Propinsi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan, organisasi pengusaha, dan serikat pekerja/serikat buruh
  3. Sekretaris merangkap anggota, dijabat oleh anggota yang mewakili unsur Pemerintah yang berasal dari satuan organisasi perangkat daerah Propinsi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan
  4. beberapa orang anggota sesuai dengan kebutuhan.

Susunan Lembaga kerjasama Tripartit Kabupaten/kota

  1. Ketua merangkap anggota, dijabat oleh Bupati/Walikota
  2. 3 (tiga) Wakil Ketua merangkap anggota, masing-masing dijabat oleh anggota yang mewakili unsur Pemerintah yang berasal dari satuan organisasi perangkat daerah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan, organisasi pengusaha, dan serikat pekerja/serikat buruh
  3. Sekretaris merangkap anggota, dijabat oleh anggota yangmewakili unsur Pemerintah yang berasal dari satuan organisasi perangkat daerah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaa
  4. beberapa orang anggota sesuai dengan kebutuhan

Susunan Lembaga kerjasama Tripartit Sektoral

  1. Menteri selaku Ketua LKS Tripartit Nasional untuk pembentukan LKS Tripartit Sektoral Nasional
  2. Gubernur selaku Ketua LKS Tripartit Propinsi untuk pembentukan LKS Tripartit Sektoral Propinsi
  3. Bupati/Walikota selaku Ketua LKS Tripartit Kabupaten/Kota untuk pembentukan LKS Tripartit Sektoral Kabupaten/Kota.

Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional akan menjadi lembaga mediasi apabila masalah hubungan industrial di tingkat bipartit, antara pengusaha dan pekerja, tidak ada titik temu. Bipartit hanya terwakili oleh unsur pengusaha dan serikat pekerja, sedangkan tripartit memasukkan unsur pemerintah di dalamnya.

Tripartit merupakan tiga unsur pokok yang sudah menjadi sebuah lembaga yang legitimate karena mengacu pada ketentuan perundangan, sedangkan bipartit dibentuk di internal manajemen dan serikat pekerja